TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur di periode kedua 2019--2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan belajar dari segala proses yang sudah terjadi pada periode 2014-2019 dengan membentuk otoritas lembaga yang mengelola infrastruktur.
Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi menuturkan pembangunan infrastruktur periode kedua perlu menjadikan periode pertama sebagai pelajaran agar menghasilkan pembangunan infrastruktur dengan manfaat maksimal.
Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dilakukan dengan titik berat pada peningkatan kelayakan proyek infrastruktur melalui rekayasa nilai tambah.
Dia menilai pemerintah perlu memperkuat kinerja BUMN yang bekerja sama dengan pihak asing dalam melakukan alih pengetahuan dan teknologi serta dibarengi dengan pemberdayaan kontraktor menengah dan kecil spesialis dalam pembangunan infrastruktur.
"Untuk memastikan koordinasi, kerja sama dan percepatan pembangunan, maka tugas dan wewenang pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pembentukan kementerian infrastruktur ataupun badan otoritas di bawah Presiden," ujarnya Selasa, 15 Oktober 2019.
Menurutnya, infrastruktur yang telah selesai mesti diperhatikan biaya operasional dan mekanisme pemeliharaannya, sehingga produk infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, aman, nyaman dan berkelanjutan.
Pada masa mendatang, ujarnya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur bernilai tambah mutlak dibutuhkan menghasilkan sistem infrastruktur yang terintegrasi, efisien, aman dan alih teknologi untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari pembangunan.
Dia menjelaskan peningkatan produktifitas dan produk domestik bruto (PDB) negara maka pembangunan infrastruktur harus mengutamakan di sentra-sentra produksi dan industri di Indonesia.
"Roadmap pengembangan industri pengolahan sumber daya alam termasuk manufaktur, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, maupun industri kreatif menjadi landasan bagi prioritas pembangunan infrastruktur yang diperlukan," katanya.
Dengan strategi itu, dia berharap dapat mempercepat dampak dari manfaat infrastruktur yang dibangun. Selain itu, Industri alat produksi dan permesinan, serta pengembangan bisnis rintisan perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemandirian produksi dan kemampuan membangun.
Adapun pendanaan, alternatif pembiayaan infrastruktur dapat diaktifkan melalui pengikutsertaan dana masyarakat atau crowd funding, asuransi, tabungan haji, serta berbagai bentuk inovasi pendanaan lainnya. Pilihan pendanaan ini harus memperhatikan prioritas dan jenis infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan.
"Pembagian keuntungan dari akses dan manfaat infrastruktur yang dibangun dilakukan melalui pemberian konsensi, insentif, maupun pengenaan pajak tambahan atau levy tax sesuai dengan jenis infrastruktur sosial atau komersial yang dibangun," katanya.
Segi sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme perlu terus dilakukan dengan memberdayakan asosiasi profesi, universitas dan vokasi. Penguasaan keahlian dan teknologi infrastruktur menjadi fokus pengembangan SDM.
"Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan matang dan tereksekusi dengan baik saat ini, akan mampu membawa peningkatan produktifitas, kesejahteraan dan human development index, yang akan menjadi fondasi bagi RI sebagai negara maju yang masuk dalam lima besar dunia pada 2045," katanya.
