Buwas 17 Bulan Jadi Dirut Bulog, Ini Daftar Kontroversinya

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kepala Bulog Budi Waseso sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. Ratas tersebut membahas persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kepala Bulog Budi Waseso sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. Ratas tersebut membahas persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang akrab disapa Buwas kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Dua hari lalu, Buwas mengancam akan membongkar praktik penipuan dan kejahatan yang dilakukan oleh penyalur beras Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT.

    Menurut Buwas, kejahatan yang dilakukan penyalur BPNT adalah memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan jumlah yang tidak sesuai. "Beras yang diberikan tidak sesuai, yang digesek uang hanya senilai di di bawah 110 ribu, saya tahu semua,” kata mantan Kepala Bareskrim Polri ini usai mengikuti Rapat Koordinasi Pangan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

    Sejak ditunjuk memimpin Bulog pada 27 April 2018, 17 bulan silam, Buwas kerap menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial. Berikut beberapa pernyataan Buwas tersebut

    1. Ribut Impor Beras dengan Menteri Perdagangan

    Kurang dari lima bulan menjabat, Buwas sudah membuat kontroversi dengan menolak impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Dia menyatakan gudang Bulog tak cukup untuk menyimpan beras impor. Buwas bahkan mengusulkan agar kantor Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dijadikan gudang beras impor.

    Enggartiasto pun menjawab bahwa soal gudang Bulog bukan urusan Kemendag. Pernyataan itu dibalas Budi Waseso. "Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Kan sama-sama negara," kata dia saat konferensi pers di gedung Bulog Rabu, 19 September 2018.

    2. Mengancam Mafia Beras

    Beberapa hari kemudian, Buwas mengancam pengusaha yang mempermainkan komoditas beras sehingga mengganggu harga di pasaran. "Saya ini mantan Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal), saya punya jaringan, jangan main-main sama saya," kata dia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin, 24 September 2018.

    Budi Waseso juga mengklaim sudah mengerti permainan beras di pasaran berdasarkan pengalamannya menangani kasus serupa saat menjadi aparat kepolisian. "Saya nggak mau bikin ramai, tapi kalau saya ditantang, saya buka benar-benar," ujar Buwas.

    3. Siap Dikebiri

    Di waktu yang sama, Buwas juga menyampaikan pujian pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia memuji sosok Susi sebagai salah satu menteri yang bisa konsisten dan tak gentar dalam menjalankan kebijakan sendiri.

    Padahal, kata Buwas, Susi adalah perempuan dan dirinya laki-laki. Sehingga dia yang seharusnya bisa lebih baik dalam bekerja di Bulog, yaitu menyerap sebanyak-banyaknya beras petani dan membuat cadangan beras pemerintah tidak berasal dari impor. "Kalau saya nggak bisa dikebiri saja," ujar Budi Waseso disambut tawa peserta acara.

    4. Mengancam Mundur

    Lalu pada Juli 2019, Buwas menyatakan siap mundur dari jabatan Dirut Bulog. Ancaman itu disampaikan jika Kementerian Sosial mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk BPNT. "Saya janji, saya mundur dari Dirut Bulog," kata Buwas saat itu.

    BPNT sejatinya merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mampu melalui sistem pembayaran elektronik. Selama ini, bantuan diberikan dalam bentuk Rastra atau Beras Sejahtera oleh Bulog.

    Mulai Juni 2019, penyalurannya berubah dari Rasta menjadi Kartu BPNT. Tapi, setelah Buwas ngotot, Bulog akhirnya tetap bisa ikut menyalurkan beras lewat BPNT lewat sejumlah pengkajian dari pemerintah.

    FAJAR PEBRIANTO

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.