Pertumbuhan Ekonomi Riskan, Sri Mulyani: Perlu Langkah Radikal

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target atau asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dalam RAPBN 2020 riskan turun alias tak tercapai. Karena itu, diperlukan usaha khusus untuk bisa mencapai target tersebut.

    "Asumsi pertumbuhan 5,3 persen pada 2020 memiliki risiko ke bawah yang makin meningkat. Karena itu, diperlukan langkah radikal dan fundamental dari keseluruhan kementerian," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Selatan, Selasa 27 Agustus 2019.

    Adapun langkah radikal yang dimaksud adalah untuk mendorong investasi dan menjaga konsumsi sebagai penyeimbang melemahnya kondisi eksternal. Faktor eksternal ini adalah pelambatan ekonomi global dan juga meningkatnya ketidakpastian akibat adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa kinerja investasi penting karena berperan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan berbagai hambatan dan melakukan berbagai terobosan kebijakan yang tepat.

    Misalnya, melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah usaha, promosi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan partisipasi swasta. "Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal," kata Sri Mulyani.

    Untuk mendukung kebijakan itu pemerintah juga telah mempercepat pemerataan pembangunan dengan berbagai cara. Mulai dari, pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial yang berkesinambungan, serta inisiatif peningkatan ekonomi di bidang pariwisata, UMKM, tol laut, serta reformasi pertanahan.

    Kendati demikian, Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan RAPBN 2020 disusun dengan mempertimbangkan risiko tersebut. Karena itu, kata dia, pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan situasi tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ETLE, Berlakunya Sistem Tilang Elektronik Kepada Sepeda Motor

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem tilang elektronik (ETLE) kepada pengendara sepeda motor.