Pasca Krisis Ekonomi 1997, CAD Indonesia Masih Negatif

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-ka: Ketua LP3E KADIN, Didik Junaedi Rachbini; Peneliti dari Leiden University, David Henley, dan Peneliti dari LP3ES, Wijayanto, dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Ki-ka: Ketua LP3E KADIN, Didik Junaedi Rachbini; Peneliti dari Leiden University, David Henley, dan Peneliti dari LP3ES, Wijayanto, dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau LP3E Kadin, Didik Junaedi Rachbini, menilai selama 20 tahun terakhir sejak krisis ekonomi 1997, pemerintahan Indonesia belum mampu menampilkan tim ekonomi yang cukup baik. Salah satu indikatornya yaitu neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan defisit, padahal negara lain mulai bergerak surplus.

    “Meskipun kita punya the best minister finance in the world, tapi current account-nya negatif,” kata Didik dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta Selatan, Ahad, 25 Agustus 2019. Menteri yang dimaksud Didik adalah adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang beberapa kali mendapat penghargaan menteri terbaik dari dunia internasional.

    Kondisi ini, kata Didik, bertolak belakang dengan negara-negara lain yang juga menderita ketika krisis ekonomi 20 tahun lalu. Dia menyebut Thailand, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan sebagai negara yang dulu senasib dengan Indonesia, menjadi korban krisis ekonomi karena besarnya defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD). “Besar pasak dari tiang,” kata Didik.

    Akan tetapi saat ini, negara-negara tersebut meninggalkan Indonesia dengan mencetak neraca transaksi berjalan yang surplus. Salah satunya Thailand yanng mencatat surplus transaksi berjalan sebesar 8,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mereka. Lalu, Korea Selatan dengan surplus 4,7 persen dari PDB, Malaysia dengan 3,3 persen. Sementara Filipina masih negatif 1,5 persen dan Indonesia sebesar 2,7 persen.

    Sebelumnya, Bank Indonesia mengumumkan sedang menjaga keseimbangan neraca pembayaran, khususnya CAD agar tak melebar dari target. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan hingga akhir tahun defisit diproyeksikan masih berada dalam kisaran 2,5-3 persen. “Kami masih optimistis di sekitar 2,8 persen untuk keseluruhan tahun,” ujar dia, di Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019.

    Namun, langkah bank sentral untuk mencapai target tersebut diperkirakan tak semulus yang diharapkan. Sebab, dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II 2019 yang dirilis Bank Indonesia kemarin, CAD justru tercatat meningkat dari sebelumnya 7,0 miliar US$ atau 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi 8,4 miliar US$ atau 3,0 persen dari PDB.

    Lebih lanjut, Didik menyebut masalah ini tak lepas dari persoalan di berbagai sektor lainnya. Di Di antaranya defisit perdagangan jasa dan pendapatan primer. Dari catatan Didik, neraca perdagangan jasa mengalami defisit sebesar US$ 2 miliar hingga awal 2019. Pemicunya yaitu dari jasa transportasi dan jasa lainnya. Sementara, neraca pembayaran primer mengalami defisit hingga US$ 8 miliar. “Jadi kita sekarang masih terengah-engah,” kata dia.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.