Utang Korporasi Bengkak, McKinsey Ingatkan Potensi Krisis Ekonomi

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsultan manajemen multinasional McKinsey and Company mengingatkan negara-negara Asia dan termasuk Indonesia untuk mewaspadai terulangnya krisis moneter 1997-1998. Sebab, utang perusahaan-perusahaan di Asia (termasuk Indonesia) telah membengkak sehingga menanggung utang jangka panjang lebih dari 25 persen. 

Dalam laporan McKinsey and Company, disebutkan bahwa korporasi di Australia, Cina, Hong Kong, India, dan termasuk Indonesia menanggung utang jangka panjang lebih dari 25 persen dengan interest coverage ratio (ICR) kurang dari 1,5. Khusus untuk Indonesia, utang jangka panjang dengan ICR kurang dari 1,5 mencapai 32 persen.

Selain itu, tingkat utang Indonesia yang menggunakan mata uang asing berada di angka 50 persen, jauh di atas rata-rata di negara-negara yang proporsinya hanya sebesar 25 persen. Tingginya utang dengan denominasi asing tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang.

Kondisi ini tergolong rawan karena artinya korporasi harus menggunakan mayoritas labanya dalam rangka membayar utang. Apabila ditilik per sektor, McKinsey menemukan bahwa 62 persen perusahaan dengan ICR di bawah 1,5 adalah dari perusahaan yang bergerak di sektor utilitas.

McKinsey menilai hal tersebut sebagai hal yang mengkhawatirkan karena kemampuan perusahaan dari sektor tersebut untuk membayar utang memerlukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga membuat pengembalian utang semakin kompleks.

Lebih lanjut, 40 persen capital inflow menuju negara-negara Asia merupakan utang berbentu valas.

Terkait permasalahan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memantau sektor perbankan, non-perbankan, hingga korporasi.

"Kalau ada laporan (soal utang), kita akan lihat apakah berbeda dari sisi pembacaan dengan kita. McKinsey membuat laporan untuk keseluruhan Asia dan negara berkembang, jadi kita bisa bandingkan itu," ujar Sri Mulyani pada Jumat 23 Agustus 2019 lalu.

BISNIS

 





Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

16 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

1 hari lalu

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Bank sentral Cina berharap bisa meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

1 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

1 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

1 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

1 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

2 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

2 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

2 hari lalu

Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen.