Indef Usul Utang Pemerintah Diterbitkan Berdasarkan Proyek

Reporter

Editor

Rahma Tri

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengusulkan agar ke depannya utang pemerintah dikeluarkan berdasarkan program atau proyeknya. Sehingga, penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah setiap mengeluarkan SBN (Surat Berharga Negara) atau ORI (obligasi ritel Indonesia) tidak menunjukkan proyek atau programnya, sehingga pemegang SBN tidak dapat mengontrol penggunaan secara langsung yang dibelinya," ujar Aviliani dalam diskusi online Indef, Ahad, 25 Agustus 2019. Ia mengatakan, utang pemerintah seyogianya dipergunakan untuk hal prioritas yang mengarah kepada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Aviliani, perihal utang belakangan memang ramai kembali diperbincangkan lantaran jumlahnya meningkat. Hingga semester I 2019, jumlah utang pemerintah bisa mencapai Rp 4.570,2 triliun. Di samping itu, besaran bunga dari utang tersebut hingga 2018 telah mencapai Rp 275,9 triliun atau sekitar 11 persen dari belanja negara.

Aviliani mengatakan, pada dasarnya utang dibolehkan sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun, ia mengingatkan bahwa utang bisa menjadi persoalan di masa mendatang bila tidak digunakan untuk hal produktif atau yang menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian di masa mendatang. "Kemampuan untuk mengembalikannya bisa menjadi masalah."

Adapun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto RI pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 diperkirakan 29,4-30,1 persen. Angka tersebut, menurut Aviliani, tergolong masih aman karena masih lebih rendah dari batasan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan porsi kepemilikan asing pada surat berharga negara bisa turun menuju 20 persen. Saat ini, Kemenkeu mencatat porsi asing dalam utang negara mencapai 38,5 persen. "Saat ini sekitar 30 persen dan kami harapkan bisa mencapai 20 persen pada masa yang cukup dekat," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Menurut Sri Mulyani, diturunkannya kepemilikan asing dalam surat berharga negara bisa membuat perekonomian negara lebih stabil. Sehingga, ia berharap surat utang nantinya diisi oleh pasar domestik.

"Semakin besar basis domestik akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi karena memahami kondisi market kita, tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan policy yang berasal dari luar," kata Sri Mulyani.

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan perlunya menjaring investor surat utang dari dalam negeri sendiri. Apalagi, ia melihat pertumbuhan masyarakat kelas menengah belakangan cukup tinggi.

CAESAR AKBAR






Soal Indonesia Kalah di Gugatan WTO, Energy Watch: Ini Sumber Daya Kita, Lawan!

20 jam lalu

Soal Indonesia Kalah di Gugatan WTO, Energy Watch: Ini Sumber Daya Kita, Lawan!

Energy Watch menyatakan Indonesia tidak perlu takut meski kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel di WTO.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

1 hari lalu

Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing masuk bersih senilai Rp11,71 triliun.


Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

1 hari lalu

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Bank sentral Cina berharap bisa meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

1 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


Indikator Keberhasilan Proyek IKN: Penduduk 5 Juta Orang, Konsistensi Kebijakan, . . .

1 hari lalu

Indikator Keberhasilan Proyek IKN: Penduduk 5 Juta Orang, Konsistensi Kebijakan, . . .

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih akan sulit menarik minat investor.


IdeaFest 2022 Hadirkan NEXSPACE, Program Akselerasi untuk Startup

1 hari lalu

IdeaFest 2022 Hadirkan NEXSPACE, Program Akselerasi untuk Startup

Festival kreatif tahunan, IdeaFest, tahun ini berkolaborasi dengan 11th Space untuk melaksanakan Program NEXSPACE.


SKK Migas Pede Target Investasi USD 13,2 Miliar pada 2022 Tercapai

2 hari lalu

SKK Migas Pede Target Investasi USD 13,2 Miliar pada 2022 Tercapai

Kemal mengatakan, biasanya SKK Migas memasang target investasi antara US$ 10-11 miliar. Namun, tahun ini, target itu naik.


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

2 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.