Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 391 Miliar, BI: Terkendali

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

    Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

    TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko mengatakan Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2019 tercatat sebesar US$ 391,8 miliar yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 195,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 196,3 miliar.

    "ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,1 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS," kata Onny dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Dia mengtakan peningkatan pertumbuhan ULN terutama didorong oleh ULN pemerintah, di tengah perlambatan ULN swasta. Pertumbuhan ULN pemerintah yang meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

    Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2019 tercatat sebesar US$ 192,5 miliar atau tumbuh 9,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,6 persen (yoy). "Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s pada akhir Mei 2019, mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh nonresiden pada triwulan II 2019," ujarnya.

    Menurut Onny, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yaitu, kata dia, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 18,9 persen dari total ULN Pemerintah, sektor konstruksi 16,4 persen, sektor jasa pendidikan 15,9 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 14,0 persen.

    Sedangkan kata dia, ULN swasta tumbuh melambat. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan II 2019 tumbuh 11,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,3 persen (yoy).

    "Perlambatan ULN swasta terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman oleh korporasi," kata Onny.

    Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen.

    "Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2019 sebesar 36,8 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya," kata dia.

    Selain itu, menurut Onny, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, kata dia, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    "Peran Utang Luar Negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Onny.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.