Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 391 Miliar, BI: Terkendali

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko mengatakan Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2019 tercatat sebesar US$ 391,8 miliar yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 195,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 196,3 miliar.

"ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,1 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS," kata Onny dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2019.

Dia mengtakan peningkatan pertumbuhan ULN terutama didorong oleh ULN pemerintah, di tengah perlambatan ULN swasta. Pertumbuhan ULN pemerintah yang meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2019 tercatat sebesar US$ 192,5 miliar atau tumbuh 9,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,6 persen (yoy). "Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s pada akhir Mei 2019, mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh nonresiden pada triwulan II 2019," ujarnya.

Menurut Onny, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yaitu, kata dia, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 18,9 persen dari total ULN Pemerintah, sektor konstruksi 16,4 persen, sektor jasa pendidikan 15,9 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 14,0 persen.

Sedangkan kata dia, ULN swasta tumbuh melambat. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan II 2019 tumbuh 11,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,3 persen (yoy).

"Perlambatan ULN swasta terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman oleh korporasi," kata Onny.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2019 sebesar 36,8 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya," kata dia.

Selain itu, menurut Onny, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, kata dia, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran Utang Luar Negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Onny.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BI Masih Uji Coba Rupiah Digital, Pengamat: Permudah Pelacakan Transaksi Korupsi

19 jam lalu

Rupiah Digital Akan Diluncurkan, BI Siapkan Regulasinya
BI Masih Uji Coba Rupiah Digital, Pengamat: Permudah Pelacakan Transaksi Korupsi

mplementasi rupiah digital memberikan kemudahan dalam menelusuri transaksi. Salah satu hal menariknya adalah kemudahan melacak transaksi hasil korupsi.


Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.


Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

22 jam lalu

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati
Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.


Pertumbuhan Ekonomi Solo 5,57 Persen, Deputi Gubernur BI: Di Dunia Tak Ada yang Mencapai 5 Persen, Kecuali India

23 jam lalu

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono (tengah) mengukuhkan Kepala Perwakilan BI Solo baru, Dwiyanto Cahyo Sumirat (dua dari kanan) di kantor BI Solo, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pertumbuhan Ekonomi Solo 5,57 Persen, Deputi Gubernur BI: Di Dunia Tak Ada yang Mencapai 5 Persen, Kecuali India

Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Solo pada tahun 2023 yang mencapai 5,57 persen.


Sri Mulyani Hadiri G20 FMCBG di Brasil, Duduk Bersama Bahas Pemulihan Ekonomi Global

1 hari lalu

Menjelang sesi kedua agenda Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di So Paulo - Brasil, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB, Jin Liqun.  (Sumber: Instagram @smindrawati)
Sri Mulyani Hadiri G20 FMCBG di Brasil, Duduk Bersama Bahas Pemulihan Ekonomi Global

Sri Mulyani Indrawati terbang ke Brasil untuk menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG). Mereka membahas isu-isu yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi global


Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

1 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.


Ramai Layanan BI Fast Sempat Ada Gangguan, BCA: Sudah Normal

1 hari lalu

Logo Bank BCA. wikipedia.org
Ramai Layanan BI Fast Sempat Ada Gangguan, BCA: Sudah Normal

PT Bank Central Asia Tbk atau BCA buka suara soal gangguan layanan BI Fast yang sempat terjadi.


Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

2 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

2 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024


Chairul Tanjung Beberkan Alasan Takkan jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

2 hari lalu

Chairul Tanjung. TEMPO/Subekti.
Chairul Tanjung Beberkan Alasan Takkan jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Chairman and Founder of CT Corp, Chairul Tanjung, menyatakan dirinya tidak akan menjadi menteri pada kabinet berikutnya.