Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Redam Gejolak, Sri Mulyani Ingin Porsi Asing di SBN Turun

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), dan Kepala BKPM Thomas Lembong (tengah), mengikuti diskusi di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019. Diskusi tersebut bertajuk Ignite the Nation: Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Satu Indonesia.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), dan Kepala BKPM Thomas Lembong (tengah), mengikuti diskusi di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019. Diskusi tersebut bertajuk Ignite the Nation: Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Satu Indonesia. ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin kepemilikan asing di Surat Berharga Negara atau SBN terus turun hingga menjadi 20 persen dari kondisi saat ini yang mencapai 38,49 persen.

Secara tak langsung, ia berharap basis investor domestik dalam kepemilikan instrumen utang pemerintah itu terus naik. Hal ini diperlukan agar kerentanan dari gejolak eksternal seperti saat ini tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.

“Jadi, ya, idealnya (kepemilikan domestik) terus meningkat. Saat ini asing sekitar 30 persen, kita harapkan bisa mencapai 20 persen pada masa yang cukup dekat,” ujar Sri Mulyani usai rapat Badan Anggaran DPR, Senin, 19 Agustus 2019.

Ia optimistis target itu bisa tercapai. Salah satu pendorongnya adalah pertumbuhan pesat kelas masyarakat ekonomi menengah dan menengah atas yang melek investasi.

Meningkatnya kelas ekonomi menengah dan menengah ke atas disambut pemerintah dengan upaya gencar menerbitkan instrumen obligasi retail. Merujuk data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan per 15 Agustus 2019, porsi investor asing di outsanding SBN pemerintah mencapai 38,49 persen atau Rp 1.005 triliun.

Semakin besar basis domestik, kata Sri Mulyani, akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi. "Karena memahami kondisi pasar kita, atau tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan kebijakan yang berasal dari luar."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peningkatan kepemilikan investor domestik juga dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya partisipasi asing dalam instrumen keuangan domestik di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang bisa membuat investor ‘flight to quality’, atau sikap investor yang melarikan modalnya ke instrumen minim risiko.

Selain mendorong partisipasi kelompok investor institusi baru, pemerintah juga menarik kalangan investor retail melalui berbagai instrumen surat utang retail dan memudahkan proses transaksi melalui aplikasi berbasis internet.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga sudah mewajibkan kalangan institusi keuangan non bank agar menempatkan 30 persen investasinya pada insutumen SBN. Inisiatif lanjutan sejenis masih akan dikembangkan oleh pemerintah, OJK dan juga Bank Indonesia. Pemerintah menargetkan penerbitan SBN secara bruto pada 2019 sebesar Rp 825,7 triliun.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

17 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

1 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

DPP Apindo DKI Jakarta mengaku telah menolak Tapera sejak 2016. Pernah diajak diskusi dengan sejumlah kementerian.


Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

4 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi bersama jajaran saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pada keterangannya, Arief mengklaim bahwa stok beras saat ini tergolong aman. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan telah disiapkan anggaran Rp 9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg).


Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

6 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur diundur jika ada usulan dari DPR.


Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Instagram.com/@smindrawati
Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka

Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik defisit 2,45-2,82 persen untuk APBN 2025, sedangkan ketua Bappenas Suharso Monoarfa usul 1,5-1,8.persen


Terpopuler: Diskon 50 Persen di Holland Bakery, Gaji Keponakan Jokowi yang jadi Manajer Pertamina

6 hari lalu

Holland Bakery. hollandbakery.co.id
Terpopuler: Diskon 50 Persen di Holland Bakery, Gaji Keponakan Jokowi yang jadi Manajer Pertamina

Berita terpopuler pada Kamis, 6 Juni 2024, dimulai dari ragam promo 6.6, salah satunya di Holland Bakery.