Redam Gejolak, Sri Mulyani Ingin Porsi Asing di SBN Turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), dan Kepala BKPM Thomas Lembong (tengah), mengikuti diskusi di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019. Diskusi tersebut bertajuk Ignite the Nation: Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Satu Indonesia. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin kepemilikan asing di Surat Berharga Negara atau SBN terus turun hingga menjadi 20 persen dari kondisi saat ini yang mencapai 38,49 persen.

Secara tak langsung, ia berharap basis investor domestik dalam kepemilikan instrumen utang pemerintah itu terus naik. Hal ini diperlukan agar kerentanan dari gejolak eksternal seperti saat ini tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.

“Jadi, ya, idealnya (kepemilikan domestik) terus meningkat. Saat ini asing sekitar 30 persen, kita harapkan bisa mencapai 20 persen pada masa yang cukup dekat,” ujar Sri Mulyani usai rapat Badan Anggaran DPR, Senin, 19 Agustus 2019.

Ia optimistis target itu bisa tercapai. Salah satu pendorongnya adalah pertumbuhan pesat kelas masyarakat ekonomi menengah dan menengah atas yang melek investasi.

Meningkatnya kelas ekonomi menengah dan menengah ke atas disambut pemerintah dengan upaya gencar menerbitkan instrumen obligasi retail. Merujuk data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan per 15 Agustus 2019, porsi investor asing di outsanding SBN pemerintah mencapai 38,49 persen atau Rp 1.005 triliun.

Semakin besar basis domestik, kata Sri Mulyani, akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi. "Karena memahami kondisi pasar kita, atau tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan kebijakan yang berasal dari luar."

Peningkatan kepemilikan investor domestik juga dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya partisipasi asing dalam instrumen keuangan domestik di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang bisa membuat investor ‘flight to quality’, atau sikap investor yang melarikan modalnya ke instrumen minim risiko.

Selain mendorong partisipasi kelompok investor institusi baru, pemerintah juga menarik kalangan investor retail melalui berbagai instrumen surat utang retail dan memudahkan proses transaksi melalui aplikasi berbasis internet.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga sudah mewajibkan kalangan institusi keuangan non bank agar menempatkan 30 persen investasinya pada insutumen SBN. Inisiatif lanjutan sejenis masih akan dikembangkan oleh pemerintah, OJK dan juga Bank Indonesia. Pemerintah menargetkan penerbitan SBN secara bruto pada 2019 sebesar Rp 825,7 triliun.

BISNIS






Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

10 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

11 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


Bank Indonesia: Modal Asing Keluar Rp 3,53 T Pekan Ini, Terbanyak dari SBN

1 hari lalu

Bank Indonesia: Modal Asing Keluar Rp 3,53 T Pekan Ini, Terbanyak dari SBN

Bank Indonesia mencatat, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan dalam negeri terjadi selama sepekan ini. Terutama dari pasar surat berharga negara (SBN).


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

2 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

Berita terpopuler pada Kamis, 22 September 2022, dimulai dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tantangan fiskal usai pandemi.


Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

Sri Mulyani mengusulkan agar PMN kepada 8 BUMN diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

3 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.