Capaian SBN Ritel Semester I 2019 Mencapai Rp 33 Triliun

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirma mengatakan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN ritel yang baru dilakukan enam kali penerbitan pada tahun ini, sudah mencapai Rp 33 triliun sampai semester satu 2019.

BACA: Utang Pemerintah Hingga Akhir Mei Naik Mencapai Rp 4.571,89 T

"Udah kisaran Rp 33 triliun sampai Juni 2019. Itu yang sudah kita realisasi, belum termasuk dengan SBR007," kata Luky di Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2019.

Dia mengungkapkan, Kemenkeu akan melakukan sepuluh kali penerbitan SBN ritel dari empat jenis produk yakni Obligasi Negara Ritel (ORI) Saving Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), dan Sukuk Ritel (SR).

"Tadi saya sebutkan ada empat produk, satu yg konvensial adan sifatnya tradable itu namanya ORI itu nanti belum kita terbitkan, tapi kita punya konvensional non tradable nah itu SBR, kemudian kita punya sukuk tabungan, dan sukuk ritel," ujar Luky.

BACA: Demo di Jakarta, Dana Asing Masuk ke SBN Rp 1,7 T

Luky menambahkan, dari kesepuluh penerbitan tersebut Kemenkeu menargetkan dapat mengumpulkan dana dari SBN ritel mencapai Rp 60 triliun sampai Rp 80 triliun dalam setahun.

Luky menjelaskan belum ada perubahan dari ritme penerbitan dari SBN ritel ini. "Kita sudah comfortable untuk 10 kali penerbitan," ujarnya

Kemudian, untuk mengejar realisasi capaian dana terkumpul, Luky optimis SBN ritel ini bisa menjangkau targetnya yang sampai Rp 80 triliun itu. "Itu ORI jauh lebih besar, waktu tahun lalu bisa Rp 20 triliun tahun kemarin. Kalau ritel yang ini (SBR) memang cuma satu digit, tapi yang ORI sangat besar," ungkapnya.

Dia menjelaskan fungsi dari Kemenkeu menerbitkan SBN adalah untuk membiayai pembangunan Indonesia dari sisi infrastruktur dan pendidikan. Lucky menambahkan selain itu juga berguna sebagai penutup defisit anggaran negara.

Seperti yang diketahui, pemerintah baru saja menerbitkan SBR007. Target indikatif yang ditetapkan pada SBN ini mencapai Rp 2 triliun dengan tingkat kupon minimal 7,50 persen dan akan ditinjau setiap tiga bulan sampai jatuh tempo pada 10 Juli 2021.

 

 






Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

4 jam lalu

Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

Febrio Kacaribu memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan berada di bawah 3 persen yaitu 2,8 persen dari PDB.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

1 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

1 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

2 hari lalu

Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

Program keringanan utang yang diluncurkan pemerintah pada tahun ini telah membantu 2.109 debitur kecil.


Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun

6 hari lalu

Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat modal asing masuk Rp9,64 triliun ke pasar keuangan Indonesia dalam satu pekan ini.


Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

6 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

9 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

10 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

11 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

13 hari lalu

Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing masuk bersih senilai Rp11,71 triliun.