Temuan BPK: Perkebunan Kelapa Sawit Besar Banyak Bermasalah

Reporter

Editor

Rahma Tri

Foto udara lahan perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan (kanan) dan kebakaran lahan gambut (kiri) Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa, 30 Juli 2019. ANTARA/Wahdi Septiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menyelesaikan audit terhadap perkebunan kelapa sawit di di Indonesia. Audit ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

"Dalam proses pelaksanaan perkebunan yang mulai tahun 80-an sampai sekarang itu bermacam-macam persoalan yang harus kita selesaikan," ujar Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil saat ditemui di Gedung BPK, Jumat 23 Agustus 2019.

Beberapa persoalan tersebut menurut Rizal antara lain mengenai hak guna usaha yang belum dimiliki, plasma yang seharusnya sudah dibangun namun belum dibangun, tumpang-tindihnya usaha perkebunan dengan pertambangan, perkebunan yang menggarap di luar izin pemerintah, serta perkebunan yang didirikan di atas hutan lindung.

Namun, Rizal tidak menyebutkan nama perusahaan mana saja yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Ia hanya menyebutkan perusahaan tersebut terdaftar di bursa efek dan termasuk "pemain besar."

Rizal juga tidak menyebutkan dengan rinci jumlah atau luasan lahan sawit yang dianggap BPK bermasalah. Namun, ia menyatakan terdapat jutaan hektar lahan yang bermasalah dan terdapat di provinsi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Salah satu rekomendasi BPK  adalah melibatkan Kapolri dan Kejaksaan Agung karena pelanggaran yang dilakukan perusahaan kelapa sawit ini terkait dengan pidana dan sesuai dengan undang-undang kehutanan dan perkebunan.

BPK berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak akan mengganggu pemasukan negara."Saya berharap penyelesaian ini dua hal, pertama tetap menjamin kepastian penerimaan negara, yang kedua kalau pengusaha itu sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi nanti ada persoalan lain di belakangan," ujar dia. 

RISANDA ADHI PRATAMA






Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

5 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Harga CPO di Jambi Kembali Turun, Kini Jadi 12.075 per Kilogram

9 hari lalu

Harga CPO di Jambi Kembali Turun, Kini Jadi 12.075 per Kilogram

Turunnya harga TBS sawit dan CPO tersebut diputuskan dalam rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit.


Pengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu Bara

17 hari lalu

Pengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu Bara

Sahat juga menilai kebijakan DMO produk sawit diskriminatif. Sebab, hanya pengusaha besar yang bisa menikmati manfaatnya.


Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

23 hari lalu

Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

Jakpro menegaskan audit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 saat ini sedang berlangsung. Audit dilakukan oleh KAP, bukan BPK.


Mahasiswa ITB Sulap Limbah Plastik dan Sabut Kelapa Sawit untuk Perkerasan Jalan

26 hari lalu

Mahasiswa ITB Sulap Limbah Plastik dan Sabut Kelapa Sawit untuk Perkerasan Jalan

Mahasiswa ITB menciptakan lapisan aspal melalui pengolahan limbah plastik dan limbah organik.


Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

27 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperbaiki pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Calon Presiden Jalur Menteri

27 hari lalu

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.


BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

27 hari lalu

BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

BPK mengungkapkan potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam anggaran Komcad Kemenhan masih bisa dibenahi. Tahun depan masih bisa diaudit.


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

27 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

31 hari lalu

Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

Kejaksaan Agung mengendus dugaan korupsi kasus BTS Kominfo yang bernilai Rp 28,3 triliun itu.