PKB Janji Fasilitasi Diskriminasi Sawit Indonesia di Eropa

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Panitia Muktamar Lukmanul Khakim dan Ketua Panitia Pengarah Ida Fauziah usai memberikan keterangan pers jelang Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di BICC, Nusa Dua, Bali, 19 Agustus 2019. Muktamar PKB yang mengusung tema Melayani Ibu Pertiwi itu akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para petinggi partai serta sekitar 3.000 kader partai. Foto: Johannes P. Christo

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Panitia Muktamar Lukmanul Khakim dan Ketua Panitia Pengarah Ida Fauziah usai memberikan keterangan pers jelang Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di BICC, Nusa Dua, Bali, 19 Agustus 2019. Muktamar PKB yang mengusung tema Melayani Ibu Pertiwi itu akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para petinggi partai serta sekitar 3.000 kader partai. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Nusa Dua – Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berjanji akan  memfasilitasi ekspor sawit Indonesia ke Eropa yang sedang bermasalah melalui Centrist Demokrat Internasional (CDI). Saat ini, biodiesel dari minyak sawit asal Indonesia tengah mengalami diskriminasi di Eropa, yakni dikenai tarif bea masuk tambahan yang besar.

    "Melalui CDI ini saya yakin, melalui parlemennya bisa melobi untuk tidak menggangu produk kelapa sawit Indonesia,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat pembukaan Muktamar V di Nusa Dua, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Centrist Democrat International atau CDI adalah koalisi partai demokratis seluruh dunia. PKB menjadi satu-satuya partai politik dari Indonesia yang tergabung dalam koalisi ini.

    Cak Imin menyebutkan, sekitar September dan Oktober pimpinan CDI dijadwalkan akan ke Jakarta di antaranya Kalselr Jerman, Angela Merkel, Presiden Rumania Klaus Iohannis dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. “Targetnya agar kelapa sawit Indonesia tidak terlunta-lunta di Eropa,” ujarnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menantang negara-negara Uni Eropa untuk membuktikan bahwa Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Menurut dia, Indonesia tak perlu harus uringan-uringan membuktikannya ke publik.

    “Buktikan saja, dia yang harus buktikan loh, bukan kita,” kata Darmin saat ditemui saat ditemui dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia 2019 yang diadakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2019.

    Sebelumnya, produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8—18 persen oleh Uni Eropa atau UE. Kebijakan itu berlaku sementara per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun.

    Hal ini juga yang membuat Presiden Jokowi secara khusus membicarakan nasib ekspor sawit saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, 9 Agustus 2019 lalu. 

    MADE ARGAWA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.