TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu, sehingga diistilahkan Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Cakra Nagara, sebagai gerudukan. Arti kata dari bahasa Jawa ini kira-kira beramai-ramai.
"Dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Baru pertama kali ada, kita melakukan hal yang istilahnya gerudukan. Gerudukan seperti ini, tapi ini harus bisa terukur," katanya. Yang ia maksud terukur adalah akuntabel sehingga bisa dipertanggungjawabkan dalam audit BPK.
"Harus terukur dari semua sudut pandang terutama dari BPK, karena apa nanti ujung-ujungnya kami itu yang akan diperiksa apakah ini akan menjadi suatu total lost atau tidak," katanya dalam Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negaradi Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024, seperti dikutip dari laman Youtube Ombudsman.
BPK sudah melakukan ausit atas proyek IKN sejak 2022. Pemeriksaannya pada kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada Kementerian Sekretariat Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara/IKN dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur, demikian dikutip dari Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 yang dikeluarkan BPK.
Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan satuan pengawas internal (SPI) dan 2 ketidakpatuhan.
Salah satu permasalahan adalah penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi belum
dilaksanakan secara memadai dan peraturan turunan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap. Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dapat dilaksanakan dengan optimal.
BPK merekomendasikan Kepala OIKN/Ketua Tim Transisi melakukan monitoring atas
kelengkapan regulasi serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat
memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.
Hasil pemeriksaan 2023 belum keluar. Pada 21 Februari 2024, pemeriksaan dilakukan di IKN dipimpin Anggota IV BPK, Haerul Saleh, yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Menurut laman resm BPK Warta Pemeriksa, supervisi ini merupakan bagian dari pemeriksaan atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023.
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap undang-undang.
Salah satu sampel pemeriksaan adalah pada progress Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai dengan SPKN, harapan penugasan, dan Prosedur Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Kunjungan lapangan ini diawali dari Balikpapan melewati jalan tol akses IKN menuju Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN Nusantara. Selanjutnya menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara dengan meninjau Kantor Presiden dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan, tower hunian ASN, dan Bendungan Sepaku Semoi
Hasil pemeriksaan ini akan disajikan dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2023, yang belum dirilis BPK.
Pilihan Editor Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun
