Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Di Ibu Kota Baru, Sistem Air Bersih Pakai Tap Water

image-gnews
Ilustrasi air keran. pilotonline.com
Ilustrasi air keran. pilotonline.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas telah membuat kajian perencanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Dalam desainnya, pemerintah akan menerapkan modernisasi dalam berbagai hal, termasuk penyediaan air.

"Kita akan langsung ke tap water, tidak lagi penyediaan air bersih seperti sekarang," ujar Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pemaparannya saat diskusi di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 22 Agustus 2019.

Tap water adalah sistem penyediaan air satu pipa yang umum diterapkan di kota-kota berbasis smart city di negara maju. Menurut Bambang, penyediaan tap water sejalan dengan upaya pemerintah menekan pemborosan air.

Sistem ini didesain dapat memangkas kerugian konsumsi air sampai 25 persen. Sebab, dengan tap water, pemerintah dapat mengontrol konsumsi air melalui sensor dan analitik. Pemerintah juga dapat mendeteksi dan mengontrol kebocoran pipa serta memantau kualitas air.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, Bambang mengatakan pihaknya mengatur pengelolaan sampah modern, sistem drainase modern, dan gedung yang ramah lingkungan. "Lalu untuk sistem bahan bakar rumah tangga, kita akan punya jaringan gas kota yang lengkap," tuturnya. Jaringan gas kota akan dipasok oleh Gas alam cair alias liquefied natural gas.

Bappenas merencanakan pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota baru diperkirakan akan dapat menampung 1,5 juta penduduk.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Satu-satunya Partai yang Menolak Pemindakan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasan PKS

18 jam lalu

Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)
Satu-satunya Partai yang Menolak Pemindakan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasan PKS

PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak pemindahan ibu kota negara ke IKN.


Anies dan PKS Tolak IKN, Berikut 5 Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau proyek Tol IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Anies dan PKS Tolak IKN, Berikut 5 Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

Sejumlah negara pernah melakukan pemindahan ibu kota negara. Namun, beberapa di antaranya dinilai gagal. Bagimana dengan IKN?


Viral Israel Klaim Air Hujan di Palestina Milik Negaranya Sendiri, Kok Bisa?

23 jam lalu

Ilustrasi hujan. Physicsworld.com
Viral Israel Klaim Air Hujan di Palestina Milik Negaranya Sendiri, Kok Bisa?

Air hujan yang turun di Palestina diklaim sebagai aset milik Israel


WHO Sebut Wabah Penyakit di Gaza Bisa Lebih Mematikan daripada Bom

1 hari lalu

Warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel terbaring di lantai saat mereka dibantu di rumah sakit Indonesia setelah rumah sakit Al Shifa tidak berfungsi di tengah serangan darat Israel, di utara Jalur Gaza 16 November 2023. REUTERS/Fadi Alwhidi
WHO Sebut Wabah Penyakit di Gaza Bisa Lebih Mematikan daripada Bom

Penyakit dapat membunuh lebih banyak orang dibandingkan bom jika sistem kesehatan Jalur Gaza tidak diperbaiki.


Setelah Jakarta Tak Lagi Berstatus Ibu Kota

1 hari lalu

Setelah Jakarta Tak Lagi Berstatus Ibu Kota

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berfokus menyelesaikan sederet permasalahan krusial, agar Jakarta naik peringkat sebagai kota global, setelah tak lagi menjadi ibu kota.


GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

1 hari lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024


Delegasi Korea Selatan Jajaki Kerja Sama Pembangunan IKN

2 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Delegasi Korea Selatan Jajaki Kerja Sama Pembangunan IKN

Delegasi Korea Selatan jajaki kerja sama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Juru Bicara Otorita IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Bukan Hanya Infrastruktur, tapi...

2 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Juru Bicara Otorita IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Bukan Hanya Infrastruktur, tapi...

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan bahwa pembangunan di IKN tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan tata kota secara fisik.


Menteri Suharso Ungkap Kondisi Luhut Kian Bugar dan Ikuti Perkembangan di RI

4 hari lalu

Suharso Monoarfa bertemu Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Instagram/@Suharsomonoarfa
Menteri Suharso Ungkap Kondisi Luhut Kian Bugar dan Ikuti Perkembangan di RI

Suharso menuturkan pada pertemuan itu Luhut mengajarkannya agar tidak lupa bersyukur kepada Sang Pencipta.


Pembangunan Rendah Karbon Buka 15,3 Juta Pekerjaan Baru, Bappenas Soroti Kapasitas SDM RI

5 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023
Pembangunan Rendah Karbon Buka 15,3 Juta Pekerjaan Baru, Bappenas Soroti Kapasitas SDM RI

Bappenas menyatakan bahwa pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan ekonomi hijau dapat menciptakan 15,3 juta pekerjaan baru.