Wawancara Khusus Jokowi: Ibu Kota Baru, PNS Tak Boleh Bolak-balik

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan rencana pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga akan  memindahkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di kementerian pusat, dari Jakarta ke Kalimantan. Ia memastikan, setelah ibu kota pindah, pelaksana kementerian akan menetap dan tidak bolak-balik ke Jakarta.

    "Kalau sudah pindah, ngapain bolak-balik? Kementerian juga sudah pindah kok bolak-balik?" kata Jokowi dalam wawancara khusus bersama Tempo pada Senin, 19 Agustus 2019.

    Menurut Jokowi, pemerintah akan segera membangun fasilitas dan infrastruktur untuk kementerian dalam waktu dekat. Ia juga memastikan Istana Negara bakal pindah dalam waktu bersamaan. Maksimal, menurut Jokowi, pemindahan tahap pertama akan terealisasi pada 2024 atau sebelum masa jabatannya sebagai presiden habis.

    Selanjutnya, pada tahap kedua, pemerintah akan membangun fasilitas lain, seperti stasiun, universitas, dan kantor non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi. Jokowi menilai, pemindahan ibu kota mendesak untuk pemerataan ekonomi. Persoalan lain juga melatarinya, seperti masalah bencana alam, kemacetan, dan polusi.

    Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam pidato kenegaraannya di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.

    Pemerintah telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun. Jokowi memungkinkan seperempat anggaran itu akan diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya didanai oleh stakeholder melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya, sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.

    TIM TEMPO | FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.