Bappenas Usul UI Bangun Kampus di Ibu Kota Baru, Ini Sebabnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

    Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

    TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia atau UI disarankan membangun kampus di calon ibu kota baru di Kalimantan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.

    Bambang menyebutkan UI dapat membangun kampus cabang atau memindahkan beberapa fakultas di ibu kota baru tersebut. "Kampusnya (jadi) dua (lokasi) atau pindah fakultas. Mungkin (Fakultas) Teknik pindah ke sana atau yang rumpunnya kesehatan," ujarnya dalam diskusi bertajuk ibu kota baru berbasis smart city di Kampus UI, Depok, Kamis, 22 Agustus 2019. 

    Bambang mengatakan, di calon ibu kota baru, pemerintah membutuhkan kampus dengan jurusan yang berfokus pada industri masa depan dengan penerapan teknologi tinggi. Karena itu, ia menyarankan UI mengembangkan satu jurusan anyar, yaitu perencanaan kota dan daerah. 

    Dalam grand design perencanaan pembangunan, pemerintah memang bakal turut membangun kampus di kawasan ibu kota anyar. Bambang menerangkan, kampus yang dibutuhkan ialah universitas berskala internasional. 

    Ia menilai UI adalah kampus yang mampu bersaing secara global. Bambang yakin UI akan mempertimbangkan lantaran hal ini berkaitan dengan kepentingan negara. 

    Adapun keberadaan kampus, ujar dia, dapat menjadi salah satu magnet pertumbuhan bagi sebuah kota. Kampus dapat mengakselerasi pertumbuhan pembangunan di kawasan kota baru. 

    Bappenas sebelumnya menyebut pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota baru diperkirakan akan dapat menampung 1,5 juta penduduk.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.