PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, BKN dan KemenPAN RB Tak Satu Suara

Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan pegawai negeri sipil atau PNS ke ibu kota baru ternyata tidak direspons oleh satu suara di antara lembaga negara. Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan-RB, misalnya, tak sependapat tentang rencana pemindahan PNS ke ibu kota baru.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan tak semua PNS di kementerian dan lembaga pusat bakal diboyong. "Paling perkiraannya hanya 600 ribu PNS yang pindah," katanya kala ditemui di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2019. 

Bima menjelaskan, PNS yang bekerja di sektor pelayanan publik tidak bakal ikut pindah tugas ke Kalimantan. Sebaliknya, Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan seluruh PNS yang bekerja di kementerian pusat atau lembaga akan turut pindah ke ibu kota anyar. "Semua, sekitar 800 ribu orang," ucapnya. 

Syafruddin menerangkan, pemerintah bakal menyediakan dana pindahan untuk PNS. Namun, sebelum pemindahan, kementerian lebih dulu mengurus perihal administrasinya. 

Adapun saat ini total PNS di seluruh Indonesia berjumlah 4,3 juta. Sekitar 30 persen di antaranya merupakan PNS kementerian dan lembaga pusat. 

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan PNS atau pelaksana kementerian akan menetap dan tidak bolak-balik ke Jakarta. Jokowi tak memperkenankan PNS bolak-balik.

"Kalau sudah pindah, ngapain bolak-balik? Kementerian juga sudah pindah kok bolak-balik?" kata Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2019. 

Menurut Jokowi, pemerintah akan segera membangun fasilitas dan infrastruktur untuk kementerian dalam waktu dekat. Ia juga memastikan Istana Negara bakal pindah dalam waktu bersamaan. Pemindahan tahap pertama maksimal akan terealisasi pada 2024 atau sebelum masa jabatannya sebagai presiden habis. 

Selanjutnya, kata Jokowi, pada tahap kedua, pemerintah akan membangun fasilitas lain, seperti stasiun, universitas, dan kantor non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi. Pemindahan ibu kota dinilai mendesak untuk pemerataan ekonomi. Persoalan lain juga melatarbelakanginya, seperti masalah bencana alam, kemacetan, dan polusi. 






Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

1 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

2 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

3 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

4 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

4 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

5 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

5 jam lalu

Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) yang memuji kondisi ekonomi Indonesia.


PPP Sebut Jokowi jadi Salah Satu Referensi Eksternal Tentukan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

5 jam lalu

PPP Sebut Jokowi jadi Salah Satu Referensi Eksternal Tentukan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

Jokowi menjadi salah satu referensi eksternal untuk menentukan capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu di Pilpres 2024.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

5 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.