TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Djoko Setijowarno, mengatakan pemerintah tak membutuhkan waktu lama untuk membangun sarana transportasi di bakal ibu kota baru. Ia memandang pekerjaan mengadakan fasilitas transportasi membutuhkan waktu 2 tahun bila akses sudah siap.
"Saya kira 2 tahun jadi kalau cuma bangun perkotaan itu saja," kata Djoko saat dihubungi pada Jumat, 2 Agustus, 2019.
Djoko menyebut waktu pekerjaan pengadaan transportasi yang cepat ini bisa dicapai bila pemerintah memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Sebab, menurut dia, akses yang tersedia saat ini di provinsi tersebut sudah mumpuni, baik pelabuhan, jalan tol, jalan dalam kota, maupun bandara.
Sehingga saat menggarap sarana transportasi, ujar dia, pemerintah tinggal menyediakan moda untuk kendaraan publik di dalam kota. Djoko menyarankan pemerintah memilih sarana bus listrik lantaran ramah lingkungan dan tak perlu membangun jalur anyar.
Selain bus listrik, moda transportasi lain yang dapat menjadi alternatif adalah trem layaknya di Canberra. Trem adalah kereta yang memiliki jalur di dalam kota. Namun, Djoko mengatakan waktu pembangunan trem akan lebih lama karena pemerintah mesti menyiapkan jalur khusus.
Secara bertahap, dalam rentang waktu panjang, pemerintah dapat mengembangkan moda transportasi kereta. "Kereta bisa dibangun menyusul, tapi dalam kotanya dulu," ujarnya.
Selain itu, pemerintah dapat mengoptimalkan transportasi sungai yang saat ini sudah berjalan. Transportasi sungai, ujar Djoko, dapat digunakan untuk angkutan wisata seperti di Bangkok, Thailand.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan pengadaan fasilitas transportasi umum tergolong proyek pertama yang akan dikerjakan dalam membangun suatu kota. Menurut dia, pembangunan transportasi publik yang terlambat pada kota besar akan berakibat fatal.
"Anggarannya akan menjadi lebih mahal jika pembangunannya dilaksanakan belakangan," ujarnya, kemarin, 1 Agustus 2019. Ia berharap ibu kota baru bisa menjadi contoh perencanaan awal pembangunan transportasi publik.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | EKO WAHYUDI
