Soal 7 Pelabuhan Hub, Luhut Pandjaitan Mau Ongkos Logistik Turun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan segera mengelarkan pembangunan tujuh pelabuhan hub internasional atau alih muat untuk ekspor dan impor logistik. Luhut menginginkan biaya pengapalan atau ongkos logistik turun setelah pelabuhan hub tersedia.

    "Cost (biaya logistik) kita bisa turun 35-40 persen," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2019.

    Setelah Indonesia memiliki pelabuhan hub, pengiriman barang ekspor dan impor tidak lagi melalui Singapura. Kargo dari dan menuju negara-negara lain akan langsung tiba atau dikapalkan dari tujuh pelabuhan yang ditunjuk.

    Tujuh pelabuhan yang ditetapkan di antaranya Belawan/Kuala Tanjung di Sumatra Utara, Tanjung Priok di Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Perak di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat.

    "Nah nanti final destination (tujuan akhir) akan ditentukan, apakah di Makassar atau di Surabaya atau Priok," ucapnya.

    Adapun tujuh hub internasional tersebut rencananya diintegrasikan dengan trayek tol laut domestik. Nantinya, kapal-kapal penghubung akan membawa muatan dari pelabuhan kecil menuju hub dan sebaliknya. Barang-barang dari daerah yang dibawa menuju hub akan langsung dikapalkan menuju negara-negara tujuan.

    Luhut mengatakan sejatinya pembangunan tujuh pelabuhan sebagai hub telah kelar. Karena itu, dia segera menggelar rapat finalisasi bersama kementerian lain, seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Menurut Luhut Pandjaitan, seluruh pihak semestinya menyetujui proyek nasional ini. "Kalau buat efisiensi semua harus setuju," ucapnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.