Diduga Milik Nelayan Malaysia, KKP Tertibkan 5 Rumpon Ilegal

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti menaiki perahu dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019. Dalam kunjungan ini, menteri Susi mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. KKP

    Menteri Susi Pudjiastuti menaiki perahu dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019. Dalam kunjungan ini, menteri Susi mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. KKP

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menertibkan lima unit alat bantu penangkapan ikan atau rumpon ilegal di sekitar perairan Ambalat perbatasan Indonesia- Malaysia.

    Baca: Geram Bom Ikan, Ini Hadiah Menteri Susi bagi Penangkap Pelakunya

    "Penertiban rumpon-rumpon tersebut dilakukan pada Rabu oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 yang dinakhodai Capt. Jendri Erwin Mamahit," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2019.

    Agus mengatakan, rumpon-rumpon yang ditertibkan tersebut dipasang di perairan Indonesia tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan asing. "Berdasarkan identitas yang didapati, rumpon-rumpon tersebut diduga kuat dimiliki oleh warga Malaysia”, ujar dia.

    Pemasangan rumpon oleh oknum warga Malaysia di perairan Indonesia ini, kata Agus, disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini dapat merugikan nelayan Indonesia, karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan Malaysia.

    Selanjutnya rumpon-rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP Tarakan Kalimantan Utara.

    Menurut Agus, sejak Januari hingga Juli 2019, sebanyak 81 rumpon ilegal yang terdiri dari 76 milik warga Filipina dan lima milik warga Malaysia telah berhasil ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP. 

    Baca: Harga Garam Anjlok, Susi Pudjiastuti: Karena Terlalu Banyak Impor

    Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.