KKP Tangkap 6 Kapal Pengguna Bom Ikan di 4 Daerah Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelayan Thailand berada di kapalnya yang ditahan di dermaga PSDKP, Pulau Setoko, Batam, 3 November 2014. 12 warga Thailand ditangkap Kapal Patroli (KP) Hiu 009 Bakorkamla yang beroperasi di perairan Tambelan, Kepri, saat menangkap ikan dengan menggunakan jaring pukat harimau (trawl) dan tidak memiliki dokumen yang sah. ANTARA/Joko Sulistyo

    Nelayan Thailand berada di kapalnya yang ditahan di dermaga PSDKP, Pulau Setoko, Batam, 3 November 2014. 12 warga Thailand ditangkap Kapal Patroli (KP) Hiu 009 Bakorkamla yang beroperasi di perairan Tambelan, Kepri, saat menangkap ikan dengan menggunakan jaring pukat harimau (trawl) dan tidak memiliki dokumen yang sah. ANTARA/Joko Sulistyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menindak pelaku penangkapan ikan destruktif seperti yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan hingga menggunakan bom dalam menangkap ikan.

    Baca: Geram Bom Ikan, Ini Hadiah Menteri Susi bagi Penangkap Pelakunya

    "Dalam penanganan pelaku destructive fishing yang menggunakan bom ikan, (sepanjang 2019 hingga kini) telah berhasil diproses sejumlah enam kapal, yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara," kata Pelaksana tugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2019.

    Selain itu, upaya KKP dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan juga dilakukan menertibkan rumpon ilegal yang dipasang di perairan Sulawesi utara oleh oknum warga Filipina.

    Agus menjelaskan, selama enam bulan pertama di tahun 2019, telah ditertibkan sebanyak 76 rumpon. Upaya penertiban alat penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan juga dilakukan di beberapa daerah seperti Banten, Lampung, dan Sumatera Utara.

    Selama Januari hingga Juni 2019, sebanyak 42 alat tangkap jaring pukat harimau (trawl) juga berhasil ditertibkan. Nelayan pun secara sukarela berganti alat tangkap ramah lingkungan jaring gillnet dan pancing rawai. Sementara dalam operasi pengawasan di Sukabumi, Pengawas Perikanan berhasil menertibkan hingga sebanyak 120 unit alat tangkap benih lobster.

    Selain pengawasan kegiatan perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil mendorong pembayaran kerugian sebesar Rp 45 miliar atas kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Bangka Belitung yang diakibatkan oleh kandasnya MV. Lyric Poet dan MT. Alex.

    Sebelumnya diberitakan, dalam rangka mengatasi kegiatan destructive fishing di perairan Indonesia, KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP meningkatkan intensitas pengawasan. Hal ini dilakukan khususnya pada area-area yang memiliki kerawanan tinggi terjadinya destructive fishing.

    Lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi, antara lain Nias, Anambas, Lampung, Madura, Lombok, Sumbawa, Kendari, Konawe, Pangkajene Kepulauan, Maluku Utara, Banggai, Balikpapan, dan Raja Ampat. Hal ini merupakan langkah penting untuk terus menjaga kelestarian sumber daya perikanan dari dampak besar yang akan ditimbulkan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak. "Sebagai contoh penggunaan bom dan racun ikan dengan target ikan-ikan karang mengakibatkan kerusakan dan kematian terumbu karang di sekitarnya," ujar Agus.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?