Subsidi BBM Solar Tahun Ini Diprediksi Membengkak

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax, menjadi Rp 10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.250 per liter, Pertamina Dex Rp 11.850 per liter, Dexlite Rp 10.500 per liter, dan Biosolar Non-PSO Rp 9.800 per liter. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax, menjadi Rp 10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.250 per liter, Pertamina Dex Rp 11.850 per liter, Dexlite Rp 10.500 per liter, dan Biosolar Non-PSO Rp 9.800 per liter. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperkirakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis solar tahun ini akan membengkak dari pagu yang sudah ditetapkan sebesar 14,5 juta kiloliter. Musababnya, realisasi konsumsi solar sampai dengan April 2019 telah mencapai sebesar 5,07 juta kl atau setara dengan 35 persen pagu. 

    Baca: Dirjen Migas: Harga BBM Non Subsidi Turun Paling Lambat Januari

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa perkiraan membengkaknya subsidi solar itu berdasarkan realisasi subsidi hingga April 2019. 

    "Untuk 2019 volume BBM subsidi kemungkinan melebihi 14,5 juta kl seperti yang dianggarkan di APBN. Jadi ini ada risiko di situ," tutur Suahasil seperti dikutip Bisnis.com Rabu, 26 Juni 2019.

    Menurut dia, apabila melihat realisasi konsumsi solar pada Januari - April 2019 yang setara dengan sepertiga tahun anggaran, telah mencapai sekitar 5,1 juta kl. Apabila angka tersebut dikalikan tiga untuk mendapatkan proyeksi realisasi selama setahun penuh, maka akan diperoleh hasil yang melebihi dari kuota. 

    "Januari-April 2019 itu sudah 5,1 juta kl, itu kan sepertiga tahun. Kalau kita kalikan 3 saja, itu sudah mencapai 15,3 juta kl. Sementara di APBN ditaruh 14,5 juta kl," Suahasil menerangkan.

    Meski begitu, Kemenkeu akan tetap mewasapadai potensi pembengkakan tersebut. "Jadi kita lihat, kita perhatikan terus apa yang terjadi," ujar Suahasil.

    Baca juga: BPH Migas Antisipasi Puncak Konsumsi BBM Natal dan Tahun Baru

    Menurut Suahasil, jika melihat realisasi konsumsi solar sepanjang 2015-2018, biasanya selaku di bawah kuota. Hal tersebut lantaran dipengaruhi oleh keberhasilan pengawasan dan preferensi konsumen menggunakan Pertadex atau merek lain yang non subsidi.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.