Empat Kemenko Ajukan Anggaran Total Rp 1,25 Triliun untuk 2020

Reporter

Editor

Rahma Tri

(ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Empat Kementerian Koordinator mengajukan total anggaran sebesar Rp1,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Besaran pagu anggaran itu diajukan pada rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Baca juga: Penerimaan Pajak Naik 5,7 Persen, Sri Mulyani: Strong Momentum

Kemenko Bidang Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp 409,4 miliar atau turun Rp 4,8 miliar dibandingkan anggaran 2019 yang sebesar Rp 414,2 miliar. "Pagu indikatif kami turun menjadi Rp409,4 miliar dibandingkan 2019. Meski program prioritas dan reguler kami bertambah dan kebutuhan belanja pegawai dan operasional juga meningkat, kami mau tidak mau harus melakukan optimalisasi dan efisiensi," tutur Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 senilai Rp100 miliar. Sehingga, total kebutuhan anggaran Kemenko Maritim menjadi Rp 344,5 miliar.

Tambahan anggaran diusulkan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman.

Adapun Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengajukan anggaran sejumlah Rp226,2 miliar untuk 2020. Menurut Puan, anggaran tersebut turun dibandingkan realisasi anggaran 2019 yang sebesar Rp342,9 miliar, karena ada penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja.

"Anggaran di Kemenko kami yang paling sedikit. Mungkin angkanya panjang tapi nilainya sedikit sekali," imbuh Puan.

Baca: Susun RAPBN 2020, Jokowi Minta APBN 2017 Jadi Acuan

Sedangkan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajukan pagu indikatif anggaran 2020 sebesar Rp 282,8 miliar dengan mengajukan pelaksanaan integrasi program anggaran di kementeriannya. Integrasi itu dari tiga program menjadi satu program. "Jadi satu program, peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan," ujar Wiranto.

ANTARA






Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

7 jam lalu

Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

Ekonom menyebut surplus perdagangan bisa berubah dan berbalik arah menjadi defisit karena resesi global.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

7 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

10 jam lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

10 jam lalu

Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

Kali ini Bjorka menyasar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

11 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

12 jam lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

13 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

14 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

15 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

16 jam lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.