Bea Cukai Sebut Freeport Turut Sebabkan Penerimaan Negara Turun

21_bisnis_freeport

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut PT Freeport Indonesia sebagai salah satu penyebab penerimaan negara dari bea keluar bakal sulit mencapai target tahun ini. 

Baca: Jokowi Tunjuk Komisaris Freeport jadi Kepala Badan Siber Negara

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan hal tersebut terjadi di antaranya karena ada perubahan bisnis dari PT Freeport Indonesia. "Akhir tahun (target) tidak akan tercapai karena Freeport mengalihkan penambangan dari semula permukaan ke underground," ujar Heru di komplek Gedung DPR RI, Senin, 24 Juni 2019.

Heru menjelaskan, pemerintah sebelumnya menargetkan penerimaan bea keluar tahun ini bakal mencapai Rp 4,42 triliun. Hingga 23 Juni 2019, total penerimaan bea keluar baru mencapai Rp 1,57 triliun. 

Angka tersebut setara dengan 35 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 4,42 triliun. Realisasi tersebut turun 46,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di mana penerimaan bea keluar mencapai Rp 2,79 triliun.

Heru menjelaskan, dengan perubahan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia tersebut tentu membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Walhasil jumlah ekspor yang bisa dihasilkan tidak bisa langsung menyamai sebelumnya.

"Newmont juga sama meski penurunan ekspornya tidak sebesar Freeport. Itu kenapa penerimaan bea keluar sampai sekarang masih di bawah Rp 2 triliun," ujarnya.

Menurut Heru Pambudi, perubahan bisnis tersebut sebelumnya memang belum terlihat oleh DJBC pada saat penyusunan APBN 2019, sehingga ia meperkirakan realisasinya akan sedikit meleset dari target. 

Oleh karena itu, kata Heru, upaya memenuhi target penerimaan bea keluar akan sangat berat. Sebab, selama ini penerimaan bea keluar masih didominasi komoditas mineral tambang.

Baca: Prabowo Kritik BUMN, Jokowi Pamer Rokan dan Freeport

Karena penurunan produksi dari PT Freeport Indonesia tersebut, Heru memproyeksikan penerimaan bea keluar hanya akan berkisar separuh dari target APBN 2019. "Kemungkinan hanya separuh dari target lebih dikit di akhir tahun, artinya tidak akan 100 persen," ujarnya.

BISNIS






Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

49 menit lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

18 jam lalu

Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah tetap berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terhadap tarif cukai rokok agar tidak menganggu kesejahteraan petani tembakau.


Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

22 jam lalu

Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

Pemerintah masih menganggarkan belanja birokrasi yang cukup besar dalam APBN 2023.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

1 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

1 hari lalu

Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

Ekonom menyebut surplus perdagangan bisa berubah dan berbalik arah menjadi defisit karena resesi global.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

1 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

1 hari lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

1 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

1 hari lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

1 hari lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.