Asumsi Makro 2019 Meleset, Pemerintah Diminta Merevisi APBN

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    Dari kiri Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Center of Reform on Economics atau CORE Mohammad Faisal berpendapat, pemerintah sebaiknya merevisi dan menetapkan perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2019 bila asumsi makro yang ditetapkan meleset. Asumsi makro sebelumnya diprediksi melenceng dari target karena faktor perang dagang dan pemilihan umum alias Pemilu.

    Baca juga: Pengajuan APBN Perubahan 2019 Dikaji

    “Kalau terlalu besar deviasinya dengan asumsi makro yang ditetapkan oleh APBN dan bayak indikator yang meleset, sebaiknya ditetapkan APBNP (APBN Perubahan),” ujar Faisal saat dihubungi Tempo pada Senin, 17 Juni 2019. 

    Perubahan terhadap APBN juga perlu dipertimbangkan lantaran outlook penerimaan pajak hingga akhir bulan kelima 2019 terjadi penurunan. Menurut Faisal, bila pemerintah tidak merevisi APBN, target penerimaan dan realisasinya berpotensi memiliki selisih cukup jauh.

    Tak hanya itu, Faisal berujar, bila target penerimaan meleset, realisasi belanja pun bakal turut menyesuaikan. Sejatinya, kata dia, perubahan juga tidak dilakukan untuk APBN 2018. Namun, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun ini dan tahun lalu cukup berbeda.

    “Tahun kemarin, deviasinya jauh. Perbedaannya, tahun lalu, ketika ada deviasi, deviasi justru menguntungkan bagi APBN walau tidak menguntungkan bagi ekonomi,” ujar Faisal. Selain itu, perubahan tak dilakukan karena pertimbangan politik menjelang pemilihan umum. 

    Faisal menerangkan deviasi muncul karena adanya windfall atau keuntungan yang tidak diprediksi. Windfall terjadi karena penerimaan pemerintah lebih besar ketimbang prediksi yang menyebabkan terjadinya penyempitan defisit. Adapun pada tahun ini, kemungkinan kesempatan terjadi windfall diprediksi sangat kecil.

    Pemerintah sebelumnya tengah mempertimbangkan adanya perubahan terhadap APBN 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan asumsi makro ekonomi APBN 2019 meleset dari target lantaran kondisi perekonomian global yang berada dalam gejolak ketidakpastian. Sri Mulyani pesimistis asumsi yang telah disusun dapat tercapai dengan baik.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.