Fitra: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan (kanan) dan Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi saat jumpa pers mengenai anggaran perjalanan luar negeri lembaga negara di Jakarta. ANTARA/Fanny Octavianus

    Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan (kanan) dan Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi saat jumpa pers mengenai anggaran perjalanan luar negeri lembaga negara di Jakarta. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbahul Hasan menilai pemerintah harus berupaya mempertahankan target-target indikator asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2019 yang sudah ditetapkan.

    Baca juga: Pengajuan APBN Perubahan 2019 Dikaji

    "Sehingga tidak perlu adanya APBN Perubahan," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin, 17 Juni 2019. 

    Misbahul mengatakan meskipun ada prediksi ketidaktepatan pencapaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, ICP, lifting minyak dan gas, asalkan koreksinya (downside risk) tidak terlalu signifikan, pemerintah tidak perlu mengubah APBN 2019.

    Menurutnya, berdasarkan pengalaman APBN 2018 yang tanpa perubahan, saat itu juga terjadi ketidaktepatan asumsi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan ICP, akan tetapi tidak signifikan.

    ADVERTISEMENT

    "Tapi waktu itu dari sisi belanja negara bisa sangat efektif karena kementerian/lembaga tidak terganggu dengan perubahan APBN," ujarnya.

    Selain itu, lanjut Misbah, bila APBN 2019 diubah, maka akan memunculkan kekhawatiran intervensi politik yang kuat pasca pemilu dan bukan lagi fokus pada pencapaian pembangunan.

    Dia menilai, bahwa tekanan terhadap pendapatan negara hampir pasti terjadi, oleh sebab itu pemerintah tidak cukup hanya pasrah dengan kondisi tersebut. 

    "Perlu terobosan untuk menggenjot pajak dan PNBP. Pemerintah harus lebih ketat melakukan pengawasan terhadap potential loss pajak dan PNBP, terutama dari sektor sumber daya alam dan non SDA," ujarnya.

    Baca berita APBN lainnya di Tempo.co

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.