Kementerian BUMN Akan Renovasi Gedung Senilai Rp 50,9 M pada 2020

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pagu indikatif 2020, tercantum anggaran inisiatif baru  untuk renovasi gedung Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mencapai Rp 50,9 miliar. Selain itu juga ada anggaran pengadaan lahan untuk gedung arsip dan assessment senilai Rp 50 miliar.

    BACA: Soal Kisruh Laporan Keuangan Garuda, BUMN Serahkan ke Regulator

    Dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Rancangan Kerja Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri BUMN Rini Soemarno diwakili Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan, anggaran terbesar pada 2020 adalah untuk belanja modal pengadaan tanah dan perbaikan gedung.

    "Ini gedung lama dan sudah tidak nyaman, diperlukan renovasi gedung sembilan lantai dengan pertimbangan aspek keselamatan. Banyak plafon jatuh menimpa pegawai," kata Airlangga saat paparan RKA-KL bersama Komisi VI DPR-RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

    Rincian dana yang dialokasikan untuk pagu Kementerian BUMN pada 2020, yakni belanja pegawai sebesar Rp 60,4 miliar, belanja operasional sebesar Rp36,4 miliar, kegiatan belanja modal gedung sebesar Rp107  miliar. Kemudian untuk program pembinaan BUMN sebesar Rp 86 miliar, dan terakhir Rp 56 miliar untuk program dukungan. Dengan demikian, total pagu indikatif 2020  yang diajukan Kementerian BUMN adalah sebesar Rp 345.8 miliar.

    Komisi VI DPR RI telah menerima pagu indikatif  anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-338/MK.02/2019 dan B241/M.PPN/ D.8/KU.O1.01/O4/2019, tanggal 29 April 2019, sebesar Rp345,8 miliar. Artinya pagu indikatif tahun 2020 ini lebih besar dari pagu tahun sebelumnya yang senilai Rp 208 miliar.

    "Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI menyampaikan hasil pembahasan RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasikan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto sebagai pimpinan rapat.

    Airlangga mengungkapkan, dalam pengadaan lahan untuk Gedung Arsip dan Assessment Center untuk memenuhi ketentuan pengelolaan arsip sesuai Arsip Nasional Republik Indonesia . Selain itu, juga karena Gedung Kementerian BUMN digunakan bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT).

    Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan delapan inisiatif baru yang  akan diimplementasikan pada 2020. Kedelapan inisiatif itu yakni dukungan program prioritas nasional sebesar Rp15 miliar, dukungan penyempurnaan regulasi BUMN sebesar Rp 2,5 miliar, serta penyusunan dan implementasi Sistem Merit SDM sebesar Rp3 miliar.

    BacaPrabowo Kritik BUMN, Jokowi Pamer Rokan dan Freeport 

    Kemudian, peningkatan virtualisasi network, server dan storage sebesar Rp4,5 miliar; pengembangan enterprise governance, risk and compliance (EGRC) system sebesar Rp1 miliar; dan pembelian dan implementasi software ITSM sebesar Rp3,9 miliar.Dari total keseluruhan pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2020, diperkirakan dana serapan mencapai 95 persen yaitu Rp 327,8 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.