TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkenan langsung mengunjungi KKP dan membawa berita baik. Hal itu merespons KKP yang meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2018.
Baca juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan Raih Opini WTP dari BPK
"Saya rasa seluruh kementerian, baik eselon 1, 2, 3, dan staf itu setahun ini dag-dig-dug terus Pak semuanya. Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah kan tidak mungkin seperti itu. Ya saya bilang terus perbaiki, lanjut perbaiki. Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini,” kata Susi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 12 Juni 2019.
Menteri Susi mengakui bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan oleh KKP ke depannya.
“Saya akui, dari sisi anggaran dan efektivitasnya masih banyak kita bisa perbaiki. Kemudian efisiensinya tentu saja juga pasti kita bisa perbaiki. Efektivitas ini sangat penting karena ini nanti yang akan menjadi ujung tombak daripada produktivitas perikanan kita,” ujarnya.
Susi mengatakan capaian KKP atas opini WTP dari BPK itu, tak lepas dari upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir. Salah satunya, melalui kebijakan Susinisasi yaitu pembuangan kata-kata bersayap dalam nomenklatur anggaran untuk membuat anggaran yang tepat guna. Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp 9,3 triliun kepada negara. Selain itu, PNBP dan pajak turut meningkat.
“PNBP naik dari Rp 150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp600 miliar lebih. Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp 300 miliar, sekarang sudah Rp 1,5 triliun,” kata dia.
Dalam kesempatan itu Susi juga menanggapi berkembangnya pendapat soal proses perizinan di KKP. Ia menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir pihaknya memang melakukan tata kelola perizinan untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan dari para pelaku usaha. Pasalnya, banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya.
“Ternyata, dari beberapa investasi kita itu banyak pengusaha punya kapal 20, yang dikasih izin cuma dua atau tiga. Dan kecenderungannya bukan hanya satu orang, hampir semuanya seperti itu yang punya kapal di atas lima. Pasti yang disembunyiin juga lebih dari lima, Pak. Mereka tukar-tukar saja VMS-nya (Vessel Monitoring System) satu sama lain,” kata Susi.
Guna mengatasi hal itu, saat ini KKP bersikap tegas untuk memperbaiki tata kelola perizinan. “Jadi ya bukan dipersulit, memang saya tidak mau kasih kalau kalian tidak jujur, saya bilang,” kata dia.
Susi Pudjiastuti mengimbau agar para pelaku usaha meningkatkan kepatuhan pelaporannya secara bertahap seiring dengan meningkatnya ketertelusuran (traceability) perikanan global.
