Pemerintah Siapkan Insentif bagi Swasta dan BUMN dalam Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah berencana menyusun skema insentif bagi swasta dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Skema ini disusun untuk mendukung kebijakan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

    BACA: Ibu Kota Baru Segera Diputuskan, Infrastruktur Dibangun di 2020

    "Itu maksudnya kami beri ruang dan memberi konsesi kepada BUMN dan swasta untuk ikut berpartisipasi dalam rencana pemindahan ibu kota," kata Bambang dalam diskusi rencana pemindahan ibu kota di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin 13 Mei 2019.

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah menggodog rencana memindah ibu kota ke luar Pulau Jawa. Dua lokasi yang kini menjadi kandidat kuat calon ibu kota baru adalah di sekitar Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

    BACA: Kemenhub Bakal Kembangkan Transportasi Sungai di Ibu Kota Baru

    Menurut kajian Bappenas, pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini bakal menelan biaya sekitar Rp Rp 323 – Rp 466 triliun. Adapun jumlah luas lahan yang dibutuhkan untuk ibu kota baru sekitar 30 ribu dan 40 ribu hektare.

    Bambang menuturkan, pemerintah juga merencanakan untuk memberi kesempatan secara penuh kepada swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut Bambang, diperbolehkanya swasta untuk ikut lewat KPBU juga merupakan insentif karena para investor bisa mendapat kepastian return dari proyek yang dikerjasamakan.

    Menurut Bambang, insentif lain belum terlihat diperlukan, seperti insentif di sektor properti. Sebab, selama ini sektor swasta sudah dianggap terbiasa dalam membangun kota baru yang bersifat residensial.

    Karena itu, kata Bambang, yang paling penting adalah kepastian lahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak swasta maupun BUMN. Dengan adanya kepastian lahan ini, tentu akan mempermudah swasta untuk menghitung return dari pembangunan proyek di area ibu kota baru.

    "Misalnya dia boleh bangun tol dari real estate dia ke ibu kota. Jadi intinya ini seperti bisnis properti tapi bedanya ini bangun ibu kota baru yang lengkap," kata Bambang.

    Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, pemerintah telah menargetkan kajian akhir terkait lokasi definitif calon ibu kota bakal rampung pada akhir tahun ini. Dengan begitu, kata dia, persiapan pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020.

    "Kajian ini tentunya akan final tahun ini, keputusan lokasi bisa tahun ini, sehingga pada 2020 persiapan pembangunan dan infrastruktur dasar sudah bisa dilakukan," kata Bambang.

    Baca berita tentang Pemindahan Ibu Kota lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.