Ibu Kota Baru Didesain Tampung Peralihan 1,5 Juta Penduduk

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan sudah menyusun konsep desain dasar ibu kota baru dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Konsep ibu kota baru itu, lanjut Basuki disusun untuk bisa menampung peralihan 1,5 juta penduduk.

    BACA: Ibu Kota Pengganti Jakarta, Ada Tiga Kriteria Utama

    Desain detail ibu kota negara yang baru itu sendiri baru akan dirumuskan setelah penetapan lokasi diumumkan. Saat ini ada empat kandidat wilayah yang bakal menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.

    Basuki menuturkan, kajian pemindahan ibu kota belum tuntas. Dia menyebut, analisis terkait kondisi sosial dan budaya diperlukan agar proses pemindahan ibu kota berjalan mulus. "Menerima 1,5 juta orang baru kan tidak gampang ya. Ini kan seperti transmigrasi saja, harus ada keterbukaan (untuk menerima orang baru)," kata dia di Jakarta, Jumat 10 Mei 2019.

    Menurut Basuki, pihaknya juga melakukan studi literatur dalam penyusunan konsep desain pemindahan ibu kota baru ini. Beberapa yang menjadi rujukan antara lain Astana (Kazakhstan), Washington DC (Amerika Serikat), dan Canberra (Australia).

    Hingga saat ini, ada empat wilayah yang menjadi kandidat ibu kota baru. Keempat wilayah itu yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Presiden Joko Widodo sudah meninjau Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim) dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng) pada Rabu 8 Mei 2019 lalu.
     
     
    "Kami buat dimensi untuk tata ruangnya, di mana letak untuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Konsep ini juga nanti kami bawa ke Presiden, arsitek-arsiteknya juga akan dipanggil Presiden untuk architectural building-nya," kata Basuki.  
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.