Belum Setor LHKPN ke KPK, Menteri PAN RB: Nanti Diselesaikan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin datang melayat pendiri Sinar Mas Group Eka Tjipta Widjaja di rumah duka Sentosa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu, 27 Januari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan kewajiban penyetoran LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari pejabat Kementerian dan Lembaga, akan diselesaikan segera. Pernyataan ini disampaikan Syafruddin menanggapi adanya rilis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai sejumlah menteri yang tidak rutin bahkan belum menyerahkan LHKPN.

Baca: Daftar Menteri Ekonomi Jokowi yang Belum dan Sudah Melaporkan LHKPN

"Tentang ICW, nanti akan diselesaikan semua antara KL (Kementerian dan Lembaga) dengan KPK, bukan dengan ICW," kata Syafruddin dalam konferensi pers di Kantor Kemenpan RB, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 April 2019.

Dalam rilisnya pada 16 April 2019, ICW menyampaikan bahwa ada Sembilan menteri yang tidak rutin melaporkan LHKPN. Sembilan orang ini yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Selanjutnya yaitu Menteri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, dan Menteri Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Sementara pada hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada tiga menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN yang dimaksud merupakan laporan periodik untuk tahun 2019.

"Ada sekitar tiga orang yang tidak melaporkan secara periodik di tahun 2019 ini, tapi kebanyakan sudah melaporkan kekayaannya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Jumlah menteri dalam Kabinet Kerja, Jokowi-Jusuf Kalla berjumlah 34 orang. Itu berarti ada 31 menteri yang telah menyetorkan laporan harta kekayaannya kepada KPK, sementara tiga sisanya belum melaporkan.

Baca: Luhut Bantah Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Febri berkata dari 31 menteri yang telah melaporkan, kebanyakan menyerahkan laporan harta kekayaannya tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan yakni 31 Maret 2019. Sementara, ada sekitar tiga orang yang melaporkan LHKPN setelah 31 Maret alias terlambat. Febri belum mau membeberkan tiga menteri tersebut.






Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

15 menit lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

36 menit lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

1 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

2 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

3 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Marullah Matali Jawab dengan Kutip Quran

4 jam lalu

Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Marullah Matali Jawab dengan Kutip Quran

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengomentari soal pencalonannya sebagai Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dengan kutip Quran.


KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Direktur Asia Cargo Airlines Revy Dian Permata Sari sebagai saksi soal penyewaan jet pribadi oleh Gubernur Lukas Enembe


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

5 jam lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

6 jam lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara