Luhut Bantah Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menguasai sekitar 15.600 hektar lahan tambang dan kelapa sawit di Kutai Kartanegara. Luhut juga merupakan inisiator tim Bravo-5. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Luhut Binsar Pandjaitan tercatat sebagai salah satu menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya tahun 2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Salinan data yang diterima Tempo dari KPK tentang pelaporan LHKPN itu merupakan data teranyar per 14 April 2017. 

Baca: Jika Pemilu Damai, Luhut: Rupiah Menguat dan Miliaran Dolar Masuk

Ketika ditanya soal data terkini lembaga antirasuah, Luhut menampik tak patuh melaporkan harta kekayaan. "Saya sudah lapor kok. Tahun 2018 saya lapor," ujarnya saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. 

Luhut mengaku telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan LHKPN kepada staf. Adapun laporan harta kekayaan adalah kewajiban yang harus dipenuhi saat menjadi pejabat publik atau menjadi penyelenggara. 

Ketika ia mendengar namanya belum masuk daftar pelaporan LHKPN ke KPK, Luhut tampak bingung. "Kok aneh? Nanti saya coba cek," ujarnya. 

Luhut mengatakan ia tak berniat menutupi harta. Mantan purnawirawan jenderal TNI itu berkelakar hartanya tak bertambah banyak lantaran bisnisnya selama 4,5 tahun sejak ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dilanjutkan dengan Menkopolhukam dan Menkomaritim, tidak bertambah. 

Sebelumnya Luhut juga sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK pada 2015 sebanyak Rp 660 miliar. Harta kekayaan Luhut melambung selama 14 tahun. Pada 2001, harta kekayaannya hanya setara Rp 7,1 miliar saja. Ia mengatakan, saat itu kekayaannya membengkak dari hasil bisnis batu bara.

KPK menyatakan, saat ini, penyelenggara negara yang masuk kategori wajib lapor berjumlah 350.002 orang. Mereka berasal dari lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Baca: Prabowo Janji Tarif Listrik Turun, Luhut: Nggak Sesederhana Itu

Selain Luhut, menteri Kabinet Kerja Jokowi yang disebut belum melaporkan harta kekayaannya ialah Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Sementara itu, menteri lainnya yang bari saja melaporkan LHKPN-nya setelah data KPK terbit ialah Menteri Pariwisata Arief Yahya. 






Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

2 jam lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

5 jam lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

8 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

9 jam lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

9 jam lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

13 jam lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

16 jam lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

17 jam lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

18 jam lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit