Daftar Menteri Ekonomi Jokowi yang Belum dan Sudah Melaporkan LHKPN

Luhut Binsar Pandjaitan dan istri, Devi Pandjaitan, mencoblos di TPS 005, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. Luhut dan Devi mencoblos setelah mengantre sekitar 1 jam. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mencatatkan data kepatuhan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) teranyar untuk tahun laporan 2018 pada 14 April 2019. Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Tempo, tak seluruh menteri Kabinet Kerja Joko Widodo atau Jokowi telah menunaikan tugasnya menyerahkan laporan kekayaannya.

Baca juga: Luhut Bantah Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Menurut data, menteri Jokowi yang belum melaporkan hartanya di antaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

Saat dikonfirmasi, Luhut menampik belum menyampaikan LHKPN. Menurut dia, urusan lapor-melapor telah ia serahkan kepada stafnya. Bila ternyata datanya belum masuk ke KPK, ia siap mengecek ulang. “Kok aneh? Nanti saya cek,” ucapnya kala ditemui di TPS 005 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019.

Selanjutnya, mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu menjelaskan bahwa ia adalah salah satu menteri yang rajin melaporkan kekayaan. Menurut data LKHPN per 2015, Luhut memiliki harta Rp 660,09 miliar.

Menteri lain, Menteri Pariwisata Arief Yahya, yang namanya juga belum masuk data LHKPN KPK, mengaku rajin melaporkan hartanya. Saat ditemui di Kantor Tempo pada 15 April lalu, Arief mengklaim telah menyerahkan LHKPN 2018. Sumber Tempo di Kementerian Pariwisata mengatakan Arief telah melapor LHKPN kemarin, Selasa, 16 April 2019.

Menurut penelusuran Tempo di laman pengecekan LHKPN, yakni acch.kpk.go.id, Arief terakhir kali melaporkan hartanya pada November 2014. Adapun harta yang dimiliki Arief menurut jejak yang terekam KPK pada 2014 adalah Rp 40,7 milar dan US$ 192.

Selain Luhut dan Arief Yahya, menteri ekonomi lainnya tercatat sudah melaporkan harta sejak Maret 2019. Berikut ini daftar menteri ekonomi yang telah menyerahkan laporan kekayaannya.

- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyerahkan LHKPN pada 29 Maret 2019
- Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyerahkan LHKPN pada 4 April 2019
- Menteri BUMN Rini Soemarno menyerahkan LHKPN pada 1 April 2019
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil menyerahkan LHKPN pada 23 Maret 2019
- Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga menyerahkan LHKPN pada 31 Maret 2019
- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahkan LHKPN pada 24 Maret 2019
- Menteri ESDM Ignasius Jonan menyerahkan LHKPN pada 25 Maret 2019
- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan LHKPN pada 25 Maret 2019
- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan LHKPN pada 28 Maret 2019
-Menteri Pertanian Andi Amran menyerahkan LHKPN pada 22 Maret 2019
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyerahkan LHKPN pada 26 Maret 2019
- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyerahkan LHKPN pada 29 Maret 2019
- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan LHKPN pada 28 Maret 2019






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

5 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

6 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

7 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

8 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

8 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

8 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

9 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

9 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

9 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

10 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet