Menteri Darmin Beberkan 3 Kelompok Barang yang Dominasi Impor

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan sambutan saat pembukaan perdagangan 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan sambutan saat pembukaan perdagangan 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution baru-baru ini mengungkapkan kondisi yang terjadi dalam impor Indonesia beberapa tahun terakhir. Menurut dia, ada tiga kelompok barang yang masih mendominasi impor Indonesia. Ketiganya yaitu besi, baja, dan turunannya; petrokimia; dan kimia dasar.

    Baca: BPS: Impor Maret 2019 Naik 10,31 Persen Jadi USD 13,49 Miliar

    "Ketiganya mendominasi 60 persen dari impor Indonesia," kata Darmin pada pembukaan acara di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Senin, 15 April 2019. Adapun beberapa produk-produk petrokimia yang banyak digunakan di dalam negeri, mulai dari pipa plastik, poliester pada produk pakaian, hingga produk-produk pada farmasi dan pakaian.

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono, membenarkan situasi ini. Ia mengatakan bahwa sepanjang 2018 lalu, Indonesia mengimpor barang-barang petrokimia hingga senilai US$ 15 miliar atau setara Rp 210 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS).

    Saat ini, kata Achmad, kebutuhan petrokimia dalam negeri mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dari jumlah ini, hanya sekitar 20 persen atau setara 1,2 juta ton yang bisa dipenuhi dengan produksi lokal dan sisanya terpaksa harus diimpor.

    Dengan keterbatasan produksi dalam negeri dan tingginya impor setiap tahun, pemerintah pun mengebut investasi di sektor ini. Pemerintah menyadari bahwa investasi di industri petrokimia ini membutuhkan biaya yang cukup besar. "Untuk kapasitas produksi 1 juta ton saja, perlu adanya dana sebesar US$ 3,5 miliar atau setara Rp 49 triliun," kata Achmad saat dihubungi di Jakarta, Senin, 15 April 2019.

    Sehingga jika gap antara kebutuhan petrokimia dan produksi lokal sebesar 4,8 juta ton, maka setidaknya total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 2.352 triliun, hampir mencapai total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp 2.439 triliun.

    Di tengah kondisi ini, kabar baik datang pada awal tahun 2019. niatan investasi itu pun terealisasi. Perusahaan lokal PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) dan perusahaan asal Korea Selatan, PT Lotte Chemical Indonesia, pun menanamkan investasi senilai hingga Rp 130 triliun untuk membangun pabrik petrokimia. 

    Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan Kementerian Perindustrian, Lotte Chemical Indonesia berkomitmen menggelontorkan investasi sebesar US$ 3,5 miliar untuk menghasilkan naphtha cracker sebanyak 2 juta ton per tahun. 

    Demikian pula dengan PT Chandra Asri Petrochemical menyuntikan dana hingga US$ 5,4 miliar, yang di antaranya guna memproduksi naphtha cracker mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sehingga, total investasi kedua perusahaan tersebut mencapai US$ 8,9 miliar atau setara dengan Rp 130 triliun (dengan nilai kurs Rp 14.500/US$). 

    Achmad menyebut kehadiran dua perusahaan ini pun diproyeksikan bisa meningkatkan suplai produksi petrokimia lokal, dari 20 persen menjadi 50 persen. Selain itu, dengan masuknya investasi di kedua perusahaan ini, maka realisasi investasi tahun ini sudah terpenuhi hingga 86,8 persen dari target Rp 149,7 triliun di sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil. Kementerian Perindustrian tinggal mencari tambahan sisanya senilai Rp 19,7 triliun.

    Tak ingin berlama-lama menunggu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun memberi perintah khusus untuk investasi di sektor petrokimia ini. Pada 12 Maret 2019 dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2019 yang juga diadakan di ICE BSD, Banten. Saat itu, Jokowi meminta semua pihak mempercepat pelayanan perizinan untuk investasi yang mengarah pada sektor hilir atau pengolahan dan industri petrokimia.

    "Kalau sudah investasi sektor hilir dan petrokimia, sudah dengan tutup mata, berikan saja," kata Jokowi. Khusus untuk investasi petrokimia, Jokowi menyebutkan impor produk petrokimia saat ini sangat besar sehingga kontribusinya kepada defisit neraca transaksi berjalan juga besar.

    Bentuk insentif yang akan diberikan Jokowi pun adalah fasilitas libur pajak alias tax holiday. Dengan fasilitas ini, diharapkan akan makin banyak investasi petrokimia yang masuk ke Indonesia.

    Baca: Prabowo Sebut Deindustrialisasi, Kemenperin: RI Ranking 5 di G20

    Dengan demikian, Indonesia perlu memiliki industri yang dapat memproduksi produk substitusi bagi impor tersebut. "Subtitusi barang impor harus diberikan prioritas. Daripada kita impor, lebih baik mereka (investor) mendirikan (pabrik petrokimia) di sini," ujar Jokowi.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.