Soal Impor Bawang Putih, Eks Pejabat Ingatkan Agar Tak Telat

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. ANTARA/M Agung Rajasa

    Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan lonjakan harga bawang putih kerap terjadi lantaran Indonesia telat melakukan impor. Padahal selama ini, pasokan bawang putih di pasar dalam negeri bergantung kepada impor yang mencapai 95 persen.

    BACA: 2019, Luas Tanam Bawang Putih Digenjot Hingga 20 Ribu Hektare

    Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah bisa mengelola impor secara baik dan antisipatif. "Jangan melakukan impor saat sudah terjadi," kata Bayu di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 4 April 2019. 

    Di samping itu, dia juga menyinggung perlunya menggenjot produksi domestik, sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan dari impor. Dengan demikian, Bayu menyebut melonjaknya harga bawang putih di pasaran menjadi pelajaran agar bisa mengelola kebijakan impor dan harga dengan baik.

    BACA: Bawang Merah Mahal, Menteri Amran Sebut Ada Masalah Distribusi

    Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik menyebut bawang putih sebagai salah satu penyumbang laju inflasi pada Maret 2019 karena tingginya harga komoditas itu di beberapa daerah. Bulan lalu, angka inflasi nasional mencapai sebesar 0,11 persen.

    Pemerintah sebenarnya telah menugaskan Badan urusan Logistik alias Bulog untuk mengimpor 100 ribu ton bawang putih. Rencana tersebut dilakukan guna menjaga stok menjelang lebaran. Namun, hingga kini, impor tersebut masih menunggu izin dari Kementerian Perdagangan.

    Perkara impor bawang putih belakangan memang menjadi polemik. Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa'adi menilai tidak ada unsur mendesak dari penugasan impor 100.000 ton bawang putih kepada Perum Bulog yang dilakukan tanpa kewajiban tanam sebanyak lima persen dari volume impor.

    "Kalau tidak ada alasan yang mendesak, di-'clear'kan lebih dahulu. Ditahan saja dulu rekomendasinya, paling tidak sampai ada penjelasan terkait alasan pemberian hak istimewa," ujar Zainut dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.