Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri: Ada Indikasi Oligopoli Kenaikan Harga Tiket Pesawat

image-gnews
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk memastikan ada tidaknya kolusi antar maskapai di balik melambungnya harga tiket pesawat beberapa waktu ke belakang. "Ini kan aneh ya, mereka menaikkan dan menurunkan harga sama-sama," ujar Faisal di Kinanti Building, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Baca: Faisal Basri Kritik Impor Gula Meroket, Ini Reaksi Menteri Luhut

Apalagi secara rekam jejak, kata Faisal Basri, KPPU pernah menjatuhkan hukuman kepada sembilan maskapai penerbangan pada 2010 lalu. "Presedennya ada," tutur dia. Kala itu sembilan maskapai tersebut mesti membayar denda dan ganti rugi senilai total Rp 700 miliar setelah terbukti melakukan kartel penetapan harga fuel surcharge sejak 2006 hingga 2009.

Di samping itu, Faisal Basri melihat secara tidak langsung bisnis maskapai di dalam negeri secara tidak langsung memang semakin mengerucut kepada oligopoli, setelah Garuda Indonesia belakangan mengambil alih operasional NAM Air dan Sriwijaya Air. "Bisa ditanyakan juga dari sisi dimensi persaingan seperti apa."

Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu di mana bisnis penerbangan masih diramaikan oleh banyak pemain seperti Merpati, Sempati, hingga Batavia Air, Faisal Basri mengatakan pelaku usaha penerbangan di Indonesia semakin mengerucut. Bahkan, apabila dilihat berdasarkan rute penerbangan, variasi maskapai yang bisa dipilih konsumen semakin sedikit.

Persoalan oligopoli ini juga menurut Faisal Basri bisa menjadi salah satu penyebab meroketnya harga tiket pesawat. Ia mengambil contoh apabila mau terbang dari Batam ke Jakarta, penumpang akan lebih murah bila menyeberang dulu ke Singapura. "Dari Singapura pilihannya banyak sekali, kalau di Indonesia sedikit," kata dia. "Kuncinya adalah memperbanyak pelaku."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senada dengan Faisal Basri, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan KPPU harus menindaklanjuti fenomena naik turun harga tiket pesawat belakangan ini. "Jangan-jangan ada oligopoli atau kartel? Kemarin mereka jumpa pers mau menurunkan harga bareng-bareng, jangan-jangan ada kesepakatan jahat," kata dia.

Baca: Ekonom Faisal Basri Prediksi Inflasi 2019 Capai 5 Persen

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara alias Ari Askhara membantah tuduhan itu. Ia mengatakan perusahaannya mesti mematok tinggi tarif penerbangan untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Kondisi serupa, menurut dia dirasakan oleh maskapai lainnya. "Jadi naik juga sama-sama karena Garuda naik, bukan sepakat. Kalau sepakat, harganya bisa sama dong."

Simak berita lainnya terkait Faisal Basri di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Iuran Wisata untuk Siapa

11 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?


Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

1 hari lalu

ilustrasi tiket pesawat (pixabay.com)
Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?


KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

3 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.


Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

3 hari lalu

Penumpang mengantre di meja check-in di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 9 April 2024. Pada H-1 Hari Raya Idul fitri 1445 H, terminal keberangkatan domestik nampak mulai lengang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

3 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Traveling di Usia 100 Tahun, Perempuan Ini Dikira Anak Dibawah Umur yang Perlu Pendampingan

4 hari lalu

Ilustrasi pesawat. Sumber: getty images/mirror.co.uk
Traveling di Usia 100 Tahun, Perempuan Ini Dikira Anak Dibawah Umur yang Perlu Pendampingan

Ketika traveling dengan pesawat, dia otomatis masuk dalam kategori anak bawah umur yang harus didampingi supervisor.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


Tony Fernandes Ditunjuk Sebagai Penasihat Strategis Grup Penerbangan AirAsia

5 hari lalu

Tony Fernandes. REUTERS/Romeo Ranoco
Tony Fernandes Ditunjuk Sebagai Penasihat Strategis Grup Penerbangan AirAsia

Tony Fernandes ditunjuk sebagai penasihat dan pengurus Grup Chief Executive Officer (Advisor and Steward Group Chief Executive Officer) AirAsia.


Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

5 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat terbang. Unsplash.com/Mohammad Arrahmanur
Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.