TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan suku bunga deposito agar tidak terjadi perlombaan kenaikan suku bunga yang tidak kondusif di tengah pengetatan likuiditas.
Baca juga: BCA Pastikan Akuisisi Bank Kecil Rampung 2019
"Kalau tidak diatur, pengetatan likuiditas akan meningkat, dan hal itu tidak bisa memberikan suasana kondusif dan stabil untuk suku bunga," kata Ketua Himbara yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono saat rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
Maryono meminta pengaturan suku bunga deposito itu agar dirancang fleksibel dan memperhatikan kepentingan seluruh kelompok bank dari Bank Umum Kegiatan Usaha(BUKU) I hingga BUKU IV.
"Kami butuh aturan, di mana aturan itu harus lebih fleksibel, jadi tidak mengurangi ruang pasar. Bagaimana aturan itu fleksibel dan tidak kaku," kata dia.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi Keuangan DPR Andreas Edy Susetyo menilai kesenjangan likuiditas antar bank bermodal kecil di segmen BUKU I hingga bank bermodal besar di BUKU IV masih terjadi.
Karena itu, perlu dikaji kembali aturan mengenai likuiditas berdasarkan pembagian kategori bank. Hal itu juga karena jika terjadi pengetatan likuiditas, bank kecil akan sangat terkena dampak.
"Kalau pengaturan dilakukan regulator segala macam, akan dibaca pasar menjadi lain. Tapi saya setuju ada kerangka yang berbeda dari bank BUKU I hingga BUKU IV," kata dia.
OJK sebelumnya pernah mengeluarkan kebijakan supervisi untuk penetapan batas atas bunga deposito pada Maret 2016.
Dalam kebijakan supervisi itu, bank bermodal inti Rp 5 triliun-Rp 30 triliun atau BUKU III diatur dalam batas atas (caping) bunga deposito sebesar 100 poin di atas suku bunga acuan BI, sedangkan bank BUKU IV atau yang bermodal inti di atas Rp 30 triliun ditetapkan sebesar 75 poin di atas suku bunga acuan BI.
ANTARA
