Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dedi Mulyadi Minta Prabowo Tunjukkan Data Lengkap Warga Kelaparan

image-gnews
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf, Dedi Mulyadi saat bertemu dengan cawapres Ma'ruf Amin di Gedung Kembar Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu, 3 Oktober 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf, Dedi Mulyadi saat bertemu dengan cawapres Ma'ruf Amin di Gedung Kembar Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu, 3 Oktober 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Tim Pemenangan Jokowi - Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Prabowo menunjukan data lengkap. Dedi bahkan berani memastikan, tidak ada warga Jawa Barat yang kelaparan akibat kekurangan bahan pangan.

BACA: Sandiaga Kritik Cara Jokowi Prioritaskan BUMN Karya

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut terdapat warga Jawa Barat yang kekurangan bahan pangan. Berdasarkan laporan timnya, warga tersebut sampai tidak makan selama dua hari. Akan tetapi, pernyataan tersebut dia lontarkan tanpa keterangan data warga itu.

“Tunjukan kepada saya di mana alamatnya. Saya pastikan tidak ada warga Jabar tidak makan karena kekurangan beras,” kata Dedi dalam rilis resmi, Kamis, 10 Januari 2019.

BACA:Prabowo: Orang Tua Gantung Diri di Jateng, Ini Kata Ganjar

Menurut Dedi, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki skema yang apik terkait hal tersebut. Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT sudah tepat sasaran dan efektif menanggulangi kebutuhan beras warga tidak mampu.

“Ada beras 10 kg per bulan itu sudah tepat sasaran. Kualitasnya sangat baik karena beras yang dibagikan adalah beras premium,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas hal tersebut, dia meminta seluruh stakeholder Pilpres maupun Pileg 2019 untuk berbicara berdasarkan data dan fakta. Hal ini penting dalam rangka menjaga kondusivitas sosial dan stabilitas hubungan di tengah masyarakat.

“Cek saja lagi, bisa jadi itu tidak terdata sebagai warga Jawa Barat,” ujarnya.

Demi memastikan Program Bantuan Pangan Non Tunai tersalurkan dengan baik, Dedi Mulyadi langsung blusukan. Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu menyisir beberapa rumah warga miskin di Purwakarta. Dia pun tampak masuk ke dapur rumah warga miskin tersebut.

Salah seorang warga yang didatangi Dedi, Sahdi, 70 tahun, mengatakan beras yang dia terima per bulan memiliki kualitas baik. Warga Sindang Kasih, Purwakarta itu merasa sangat terbantu atas program pemerintah pusat tersebut.

“Ini bisa dilihat, pegang saja Pak. Alhamdulillah, berasnya bagus dan kami sekeluarga sangat terbantu,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berpidato di hadapan para pendukungnya di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 8 Januari 2019. Dia mengatakan terdapat warga Jawa Barat yang hanya makan dua hari sekali. Hal ini terjadi akibat kegagalan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Anehnya, pidato Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tidak menyebut secara pasti alamat warga yang dimaksud.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

6 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

7 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

8 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

10 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

11 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

12 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.