Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Eks Pejabat BPJS Diadukan ke Sri Mulyani, Ini Kata Kemenkeu

image-gnews
Korban kekerasan seksual RA (kiri) bersama sahabatnya Juwita dalam keterangan pers menceritakan kronologi kekerasan seksual yang dialaminya ketika bekerja di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Korban kekerasan seksual RA (kiri) bersama sahabatnya Juwita dalam keterangan pers menceritakan kronologi kekerasan seksual yang dialaminya ketika bekerja di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan angkat bicara terkait surat aduan yang dikirimkan oleh eks sekretaris pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca: RA Laporkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang Diduga Memperkosa

Eks sekretaris Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial RA telah menuliskan surat aduan berisi kronologi pemerkosaan pada 19 Desember 2018. Surat itu pun telah dilayangkan secara resmi. 

Terkait hal itu, Kementerian Keuangan memastikan Syafri Adnan Baharuddin, 59 tahun, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Syafri sebelumnya dituduh melakukan pelecehan seksual hingga memperkosa sekretarisnya.

"Yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019.

Nufransa mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selanjutnya telah melakukan proses pergantian Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku. "Kami sudah mengajukan surat ke Presiden pada 31 Desember 2018."

Pengakuan RA bahwa ia telah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan ihwal kasus pelecehan seksual yang menderanya itu disampaikan kemarin. “Saya mendapat masukan dari Ketua Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan untuk mengirim surat ke Menkeu,” kata RA saat ditemui Tempo di salah satu restoran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu sore, 2 Januari 2018. RA memberikan salinan surat itu dalam bentuk dokumen digital.

Surat tersebut terdiri atas lima halaman. Di dalamnya termaktub poin-poin petikan aduan tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terdapat 17 perkara yang ditulis RA dalam surat itu. Perkara pertama memuat informasi pengangkatannya di jajaran tim pembantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. RA mengaku direkrut sebagai tenaga kontrak asisten ahli per April 2016.

Perkara kedua, ia mengungkap soal tragedi pelecehan seksual yang dialami. RA menulis, di pernah dipaksa berhubungan dengan Syafri sebanyak empat kali. Keempatnya dilakukan di tempat berbeda.

Dalam poin-poin pengakuan selanjutnya, RA mengatakan pernah melaporkan tindakan yang diduga asusila itu kepada Dewan Pengawas. Namun, kata RA, pelaporan itu nihil dan tak menghasilkan solusi apa pun.

“Karena saya merasa tidak ada lagi perlindungan, saya mengadukan kejahatan ini ke Kementerian Keuangan,” ucap RA. Adapun RA melaporkan hal itu ke kementerian tersebut lantaran menurut informasi yang dihimpun, Syafri diangkat sebagai aparatur sipil negara dari Kementerian Keuangan.

Baca: Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Bantah Memperkosa: Saya Membantu

Sampai saat ini, RA belum memperoleh informasi resmi soal respons atas surat-surat itu. Adapun kasus pegawai kontrak BPJS tersebut mencuat lantaran ia membeberkan skandal seks Syafri kepda khalayak. Syafri kesohor sebagai eks anggota Dewan Pengawas dan mantan Duta Besar Indonesia untuk WTO. Ia juga pernah menjabat auditor BPK.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJS Ketenagakerjaan: Bentuk Peduli Kemanusiaan Internasional

1 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan: Bentuk Peduli Kemanusiaan Internasional

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Bantuan Melalui Baznas: Bentuk Peduli Kemanusiaan Internasional


Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

1 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

Penerapan cukai plastik dan MBDK terus ditunda hingga Jokowi merevisi APBN 2023 untuk target ini menjadi Rp 0.


Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital, bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang tidak siap akan diganggu, akan ditindas," kata Prabowo.


Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

1 hari lalu

Ilustrasi bioskop. Sumber: the straits times/asiaone.com
Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menanggapi wacana BUMN Perum Produksi Film Negara (PFN) untuk menghimpun pajak film bioskop.


Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, AI berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.


Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

1 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kiri) berbicara dalam konferensi pers Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (29/3/2023). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pemerintah Berencana Menaikkan Gaji Menteri, Berapa Gaji Sekarang?

Saat ini pemerintah tengah membahas rasionalisasi penggajian menteri. Namun, rencana kenaikan itu belum bisa dilakukan pada 2024.


Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, perekonomian di Indonesia perlu mengalami perubahan. Saat ini perekonomian Indonesia masih terjebak pada sektor jasa.


Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melayat Mantan Sekjen Kemenkeu JB Kristiadi. Instagram
Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

Ekonom Celios mengungkapkan investor mempertanyakan siapa pengganti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.


Ekonom Ungkap Investor Pertanyakan Siapa yang Jadi Pengganti Luhut dan Sri Mulyani di 2024

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kebaya encim saat berjalan di catwalk acara Istana Berkebaya di Istana Merdeka, Ahad, 6 Agustus 2023. (Instagram/@smindrawati)
Ekonom Ungkap Investor Pertanyakan Siapa yang Jadi Pengganti Luhut dan Sri Mulyani di 2024

Ekonom Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan investor mempertanyakan siapa pengganti Luhut dan Sri Mulyani pada pemerintahan baru 2024 mendatang.


Mengenal Apa Itu Defisit APBN

2 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Mengenal Apa Itu Defisit APBN

Menkeu mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).