Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Eks Pejabat BPJS Diadukan ke Sri Mulyani, Ini Kata Kemenkeu

image-gnews
Korban kekerasan seksual RA (kiri) bersama sahabatnya Juwita dalam keterangan pers menceritakan kronologi kekerasan seksual yang dialaminya ketika bekerja di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Korban kekerasan seksual RA (kiri) bersama sahabatnya Juwita dalam keterangan pers menceritakan kronologi kekerasan seksual yang dialaminya ketika bekerja di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan angkat bicara terkait surat aduan yang dikirimkan oleh eks sekretaris pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca: RA Laporkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang Diduga Memperkosa

Eks sekretaris Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial RA telah menuliskan surat aduan berisi kronologi pemerkosaan pada 19 Desember 2018. Surat itu pun telah dilayangkan secara resmi. 

Terkait hal itu, Kementerian Keuangan memastikan Syafri Adnan Baharuddin, 59 tahun, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Syafri sebelumnya dituduh melakukan pelecehan seksual hingga memperkosa sekretarisnya.

"Yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019.

Nufransa mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selanjutnya telah melakukan proses pergantian Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku. "Kami sudah mengajukan surat ke Presiden pada 31 Desember 2018."

Pengakuan RA bahwa ia telah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan ihwal kasus pelecehan seksual yang menderanya itu disampaikan kemarin. “Saya mendapat masukan dari Ketua Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan untuk mengirim surat ke Menkeu,” kata RA saat ditemui Tempo di salah satu restoran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu sore, 2 Januari 2018. RA memberikan salinan surat itu dalam bentuk dokumen digital.

Surat tersebut terdiri atas lima halaman. Di dalamnya termaktub poin-poin petikan aduan tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terdapat 17 perkara yang ditulis RA dalam surat itu. Perkara pertama memuat informasi pengangkatannya di jajaran tim pembantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. RA mengaku direkrut sebagai tenaga kontrak asisten ahli per April 2016.

Perkara kedua, ia mengungkap soal tragedi pelecehan seksual yang dialami. RA menulis, di pernah dipaksa berhubungan dengan Syafri sebanyak empat kali. Keempatnya dilakukan di tempat berbeda.

Dalam poin-poin pengakuan selanjutnya, RA mengatakan pernah melaporkan tindakan yang diduga asusila itu kepada Dewan Pengawas. Namun, kata RA, pelaporan itu nihil dan tak menghasilkan solusi apa pun.

“Karena saya merasa tidak ada lagi perlindungan, saya mengadukan kejahatan ini ke Kementerian Keuangan,” ucap RA. Adapun RA melaporkan hal itu ke kementerian tersebut lantaran menurut informasi yang dihimpun, Syafri diangkat sebagai aparatur sipil negara dari Kementerian Keuangan.

Baca: Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Bantah Memperkosa: Saya Membantu

Sampai saat ini, RA belum memperoleh informasi resmi soal respons atas surat-surat itu. Adapun kasus pegawai kontrak BPJS tersebut mencuat lantaran ia membeberkan skandal seks Syafri kepda khalayak. Syafri kesohor sebagai eks anggota Dewan Pengawas dan mantan Duta Besar Indonesia untuk WTO. Ia juga pernah menjabat auditor BPK.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

16 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.


Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

17 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Panduan Singkat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

1 hari lalu

Panduan Singkat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Negara memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)