BPJS Kesehatan Jawab Kritik Sandiaga soal Sistem Menyulitkan

KPK Ikut Tangani Tunggakan Iuran BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan angkat bicara menanggapi tudingan dari calon presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno soal sistem lembaga itu yang dinilai malah menyulitkan masyarakat. 

Baca: Sandiaga Klaim Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Faktanya?

Sebelumnya, Sandiaga dalam kampanyenya di Sragen, Jawa Tengah, Ahad pekan lalu, bertemu dengan Ibu Liswati. Liswati mengaku sebagai pasien kanker payudara yang tidak ditanggung biaya pengobatannya oleh pemerintah. 

Setelah mendengar keluhan Liswati itu, Sandiaga berjanji bakal bahwa jika dirinya dan Prabowo Subianto terpilih dalam pemilihan presiden 2019, maka pelayanan kesehatan dipastikan bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. "Insya Allah kami akan perjuangkan masalah pelayanan kesehatan ini," ucapnya seperti dikutip dari akun Twitter resminya, @sandiuno, Ahad, 30 Desember 2018. 

"Saya dan Pak @prabowo akan memperbaiki tata kelola BPJS, karena sistem BPJS kesehatan ini seharusnya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses kesehatan, bukan malah menyusahkan," kata Sandiaga lebih lanjut.

Sandiaga berjanji nantinya jika ia dan Prabowo memenangkan pemilihan presiden, pelayanan kesehatan dipastikan bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. "Ke depan, kami pastikan tidak ada rumah sakit dan puskesmas yang dihutangi lagi, dan kami pastikan pelayanan kesehatan tidak hanya diberikan ke kelas menengah ke atas, tapi juga untuk seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan seperti Bu Liswati," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin mengatakan lembaganya masih menanggung sebagian dari obat untuk penderita kanker payudara. "Selama obatnya mengikuti ketentuan dalam formularium obat nasional (fornas)," kata Arief saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. Formularium ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang disusun bersama tim pakar.

Hanya saja, menurut Arief, memang tidak semua obat ditanggung untuk BPJS. Ini terjadi karena BPJS tidak bisa memutuskan sendiri, tapi harus mengacu pada keputusan Dewan Pertimbangan Klinis. Salah satunya adalah ketika BPJS tidak lagi menjamin obat kanker payudara Trastuzumab atau Herceptin per 1 April 2018.

Lebih jauh, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Maya Amiarny Rusady mengatakan jaminan Trastuzumab sebenarnya masih diberikan, tetapi hanya untuk pasien anker stadium awal. Nah, belum diketahui apakah Liswati yang curhat kepada Sandi adalah penderita kanker stadium 
awal atau metastasis (suatu kondisi dimana sel kanker menyebar ke sejumlah organ tubuh lainnya).

Baca: Sandiaga Sebut Sistem BPJS Kesehatan Menyusahkan Masyarakat

Sebab, Dewan Pertimbangan Klinis telah memutuskan bahwa Trastuzumab atau Herceptin pada pasien kanker stadium metastasis tidaklah efektif. Sehingga, pasien bakal diarahkan untuk mengkonsumsi jenis obat yang lebih efektif. Itu sebabnya, BPJS pun mengeluarkan Trastuzumab dari daftar obat yang mendapat jaminan.

Simak berita lainnya terkait Sandiaga hanya di Tempo.co.






Wisata Religi di Menara Abraj Al-Bait, Mekkah, Kemegahan Jam Tertinggi di Dunia , Dihiasi 2 Juta Lampu LED

9 jam lalu

Wisata Religi di Menara Abraj Al-Bait, Mekkah, Kemegahan Jam Tertinggi di Dunia , Dihiasi 2 Juta Lampu LED

Menparekraf Sandiaga Uno yang melakukan wisata religi di Abraj Al-Bait mengaku takjub dengan kemegahan bangunan yang juga disebut Zamzam Tower itu.


Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

1 hari lalu

Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Walikota Palopo, H. M. Judas Amir menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

1 hari lalu

Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

Mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju, sampai akhirnya mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar semua gratis.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

1 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

1 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

2 hari lalu

Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu membantu 226 orang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Skema Sharing Iuran (SSI).


Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

2 hari lalu

Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Hasil ini didapatkan berdasarkan data pemantauan media sosial oleh PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator.


Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

2 hari lalu

Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

Program Rehab memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

Pasien untuk sembilan jenis perawatan semakin mudah mengurus rujukan dan memperpanjanga masa rujukan.