Buntut Dugaan Suap, YLKI: Tunda Rencana Pembelian di Meikarta

Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan suap Meikarta di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. ANTARA/Hafidz Mubarak A/wsj

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta masyarakat berhati-hati bila hendak meneruskan transaksi jual beli dengan Meikarta. Menurut Ketua Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, imbauan ini sudah pernah ia sampaikan sebelumnya.

Simak juga: Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta Punya Ratusan Surat Tanah

"Sejak awal YLKI memberikan public warning agar masyarakat tidak melakukan transaksi apapun (pembelian) kepada proyek Meikarta, daripada nantinya timbul masalah," ujar Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 17 Oktober 2018.

Berdasarkan data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, pengaduan masalah properti menduduki peringkat paling tinggi. Sebanyak 43 persen dari pengaduan properti tersebut melibatkan konsumen Meikarta. "Ada 11 kasus."

Mayoritas pengaduan Meikarta, ujar Tulus, adalah masalah downpayment yang tidak bisa ditarik lagi. Padahal, berdasarkan iklan yang beredar, DP tersebut bisa ditarik kembali.Persoalan lainnya adalah soal ketiadaan model yang dipesan. Padahal, iklan menyebutkan adanya model tersebut.

Proyek Meikarta kembali menjadi sorotan. Perhatian publik kembali tersita usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi dan empat pejabat di bawahnya serta sejumlah pengusaha swasta sebagai tersangka dugaan suap megaproyek tersebut.

Penetapan status tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi, yakni Kabupaten Bekasi dan Surabaya sejak Ahad pekan lalu hingga Senin dini hari lalu. Para pejabat di Kabupaten Bekasi itu diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar sebagai fee untuk perizinan lahan seluas 84,6 hektare oleh pengembang Lippo Group.

Pasca OTT, YLKI mendesak managemen Meikarta untuk segera menjelaskan pada publik terkait keberlanjutan proyek Meikarta tersebut. "Akan dilanjutkan atau distop?" kata Tulus. Kasus OTT tersebut, menurut dia, akan mengakibatkan konsumen khawatir atas keberlanjutan pembangunan Meikarta.

Atas kasus ini, Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kamayan Jati mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek Meikarta sesuai dengan rencana pengembangan. Ia menjamin target serah terima unit hunian itu akan tetap terlaksana sesuai jadwal.

"Proyek Meikarta tetap jalan sesuai dengan rencana. Direncanakan hand over sekitar Februari 2019 secara bertahap," ujar Danang.

Lebih jauh Danang mengatakan proyek Meikarta tengah menyelesaikan pembangunan 28 menara yang akan diserahterimakan secara bertahap. Adapun, 28 menara apartemen tersebut memiliki ketinggian 32 lantai hingga 42 lantai.






Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

8 jam lalu

Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

YLKI mengingatkan dalam hal bertransportasi, keselamatan adalah kasta tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.


Terkini Bisnis: Sorotan YLKI soal Tragedi Stadion Kanjuruhan, Lonjakan Inflasi September

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Sorotan YLKI soal Tragedi Stadion Kanjuruhan, Lonjakan Inflasi September

Sorotan tentang tragedi Stadion Kanjuruhan meramaikan pemberitaan pada Ahad, 2 Oktober 2022.


YLKI Desak Tragedi di Stadion Kanjuruhan Diusut: Korban dan Ahli Waris Harus Dapat Kompensasi

4 hari lalu

YLKI Desak Tragedi di Stadion Kanjuruhan Diusut: Korban dan Ahli Waris Harus Dapat Kompensasi

YLKI mendesak manajemen penyelenggara untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana menyusul tragegi di Stadion Kanjuruhan.


YLKI Minta Tim Independen untuk Usut Tragedi Kanjuruhan Malang

4 hari lalu

YLKI Minta Tim Independen untuk Usut Tragedi Kanjuruhan Malang

YLKI menyatakan PSSI tak boleh dilibatkan dalam pengusutan Tragedi Kanjuruhan karena sebagai salah satu pihak yang harus bertanggungjawab.


Dorong Cukai Minuman Berpemanis, YLKI Minta Pemerintah Tak Gampang Dilobi Industri

6 hari lalu

Dorong Cukai Minuman Berpemanis, YLKI Minta Pemerintah Tak Gampang Dilobi Industri

Untuk mengendalikan efek buruk dari MBDK, YLKI mengatakan perlu regulasi khusus dari pemerintah.


Tarif Ojek Online Naik, YLKI: Masyarakat Balik Jadi Pengguna Kendaraan Pribadi

26 hari lalu

Tarif Ojek Online Naik, YLKI: Masyarakat Balik Jadi Pengguna Kendaraan Pribadi

Tarif ojek online alias ojol akan naik pada Minggu, 11 September 2022 pukul 00.00 WIB.


YLKI: Masih Sangat Tinggi Sekali Pengaduan Jasa Keuangan, Perlu Literasi

6 Agustus 2022

YLKI: Masih Sangat Tinggi Sekali Pengaduan Jasa Keuangan, Perlu Literasi

YLKI menyebut pengaduan konsumen didominasi dari sektor jasa keuangan yang mencapai 49,6 persen dari total pengaduan yang masuk.


Tiket Masuk Pulau Komodo Naik, YLKI: Konservasi Tidak Ada Hubungannya dengan Tarif

3 Agustus 2022

Tiket Masuk Pulau Komodo Naik, YLKI: Konservasi Tidak Ada Hubungannya dengan Tarif

Ketua YLKI Tulus Abadi menanggapi soal kenaikan tarif masuk Taman Nasional Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta.


Isi Ulang Air Minum dalam Kemasan Rentan Pemalsuan, Produsen Diminta Evaluasi Proses Distribusi

29 Juli 2022

Isi Ulang Air Minum dalam Kemasan Rentan Pemalsuan, Produsen Diminta Evaluasi Proses Distribusi

YLKI meminta produsen air minum dalam kemasan (AMDK) galon isi ulang untuk melakukan evaluasi terhadap mata rantai produk.


Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

25 Juli 2022

Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

Penelitian YLKI menunjukkan banyak beredar air minum kemasan yang tidak memenuhi standar air.