Buntut Dugaan Suap, YLKI: Tunda Rencana Pembelian di Meikarta

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan suap Meikarta di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. ANTARA/Hafidz Mubarak A/wsj

    Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan suap Meikarta di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. ANTARA/Hafidz Mubarak A/wsj

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta masyarakat berhati-hati bila hendak meneruskan transaksi jual beli dengan Meikarta. Menurut Ketua Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, imbauan ini sudah pernah ia sampaikan sebelumnya.

    Simak juga: Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta Punya Ratusan Surat Tanah

    "Sejak awal YLKI memberikan public warning agar masyarakat tidak melakukan transaksi apapun (pembelian) kepada proyek Meikarta, daripada nantinya timbul masalah," ujar Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 17 Oktober 2018.

    Berdasarkan data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, pengaduan masalah properti menduduki peringkat paling tinggi. Sebanyak 43 persen dari pengaduan properti tersebut melibatkan konsumen Meikarta. "Ada 11 kasus."

    Mayoritas pengaduan Meikarta, ujar Tulus, adalah masalah downpayment yang tidak bisa ditarik lagi. Padahal, berdasarkan iklan yang beredar, DP tersebut bisa ditarik kembali.Persoalan lainnya adalah soal ketiadaan model yang dipesan. Padahal, iklan menyebutkan adanya model tersebut.

    Proyek Meikarta kembali menjadi sorotan. Perhatian publik kembali tersita usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi dan empat pejabat di bawahnya serta sejumlah pengusaha swasta sebagai tersangka dugaan suap megaproyek tersebut.

    Penetapan status tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi, yakni Kabupaten Bekasi dan Surabaya sejak Ahad pekan lalu hingga Senin dini hari lalu. Para pejabat di Kabupaten Bekasi itu diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar sebagai fee untuk perizinan lahan seluas 84,6 hektare oleh pengembang Lippo Group.

    Pasca OTT, YLKI mendesak managemen Meikarta untuk segera menjelaskan pada publik terkait keberlanjutan proyek Meikarta tersebut. "Akan dilanjutkan atau distop?" kata Tulus. Kasus OTT tersebut, menurut dia, akan mengakibatkan konsumen khawatir atas keberlanjutan pembangunan Meikarta.

    Atas kasus ini, Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kamayan Jati mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek Meikarta sesuai dengan rencana pengembangan. Ia menjamin target serah terima unit hunian itu akan tetap terlaksana sesuai jadwal.

    "Proyek Meikarta tetap jalan sesuai dengan rencana. Direncanakan hand over sekitar Februari 2019 secara bertahap," ujar Danang.

    Lebih jauh Danang mengatakan proyek Meikarta tengah menyelesaikan pembangunan 28 menara yang akan diserahterimakan secara bertahap. Adapun, 28 menara apartemen tersebut memiliki ketinggian 32 lantai hingga 42 lantai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.