Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Sebut Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 100 Triliun, YLKI: Batasi Kendaraan Pribadi

image-gnews
Pengendara terjebak kemacetan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Senin 29 Januari 2024. Kemacetan yang terjadi pada saat jam berangkat kerja serta pulang kerja tersebut akibat belum selesainya  pengerjaan pembangunan Jembatan Mampang. ANTARA FOTO/Yulius Saatria Wijaya
Pengendara terjebak kemacetan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Senin 29 Januari 2024. Kemacetan yang terjadi pada saat jam berangkat kerja serta pulang kerja tersebut akibat belum selesainya pengerjaan pembangunan Jembatan Mampang. ANTARA FOTO/Yulius Saatria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 100 triliun per tahunnya.

Jokowi kemudian mendorong agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Namun, Tulus mengatakan bahwa beralih ke angkutan umum saja tidak cukup.

“Opsi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bodetabek harus komprehensif, bukan hanya beralih ke angkutan umum,” ujar Tulus ketika dihubungi Tempo, Senin, 5 Februari 2024.

Menurutnya, pengendalian kemacetan di wilayah Jabodetabek tidak hanya cukup dengan beralih pada penggunaan moda transportasi umum, tapi juga harus mengarah pada pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi. 

“Sekuat apapun angkutan umumnya, jika upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi tidak kuat, ya sama saja,” tuturnya. 

Dia kemudian mencontohkan, di mana saat ini di Jakarta terdapat 24 juta sepeda motor. “Bagaimana tidak makin macet? sementara motor tidak ada ganjil genap, tidak ada three in one, dan tidak berlaku ERP (Electronic Road Pricing) juga,” kata dia.

Untuk mengatasi kemacetan dengan sungguh-sungguh, kata Tulus, maka pemerintah harus berani untuk membatasi kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil. “Sebagai contoh, di Singapura warga hanya boleh punya 1 mobil saja, begitu.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kawasan Jabodetabek mencapai kerugian ekonomi hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya karena macet. “Itu gara-gara macet, dan di semua kota itu kemacetan sudah terasa semua," kata Jokowi saat meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar secara daring, pada Sabtu di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Sabtu, 3 Februari 2024.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, revitalisasi dua terminal tersebut dilakukan agar kualitasnya menjadi lebih baik dan membuat masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. "Karena kalau itu (penggunaan kendaraan pribadi) diteruskan, yang terjadi adalah kemacetan seperti yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari."

Tak hanya itu, kata Jokowi, revitalisasi terminal juga diharapkan bisa mendorong penggunaan transportasi publik lainnya seperti bus kota, kereta api dan lainnya dengan konektivitas yang semakin baik dari Terminal Leuwipanjang maupun Terminal Banjar.

Saat meresmikan revitalisasi dua terminal itu, Jokowi berharap di masa mendatang masyarakat semakin berminat menggunakan transportasi umum. Dengan revitalisasi, akan menghilangkan kesan dan persepsi terminal bus yang kotor, kumuh, dan banyak premanisme, berganti dengan kesan modern, nyaman dan banyak fasilitas pendukung.

DEFARA DHANYA | DICKY KURNIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: Sederet Menteri-Wakil Menteri Jokowi yang Aktif Kampanye Dukung Prabowo-Gibran, dari Luhut hingga Bahlil

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

1 jam lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

4 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

9 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

11 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

11 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

21 jam lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

23 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

23 jam lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.