Menaker: Nggak Perlu Demo, 2019 Upah Buruh Naik 8,03 Persen

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memberikan keterangan kepada media massa terkait hukuman mati Misrin di Arab Saudi, di Jakarta, 19 Maret 2018. (dok Kemenaker)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan upah buruh akan naik tahun depan. Pada 2019, upah minimum provinsi sebesar 8,03 persen pada tahun 2019. Ia berujar kenaikan UMP 2019 itu bakal ditetapkan pada 1 November 2018.

Baca juga: Agustus 2017, Upah Buruh Tani Naik 

“Angka ini bukan keputusan dari Menteri Tenaga Kerja namun merupakan data yang diambil dari data Badan Pusat Statistik," ujar Hanif dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Rabu, 17 Oktober 2018.

Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia berada pada angka 2,88 persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen. "Kalau dikombinasikan antara angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen."

Data tersebut, kata Hanif, sudah disampaikan kepada Gubernur yang memiliki kewajiban untuk menetapkan UMP per 1 November tahun ini. Oleh karenanya, ia meminta agar semua Gubernur ini bisa segera memproses penetapan UMP 2018 ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 itu.

Hanif Dhakiri meyakini para pelaku usaha maupun serikat pekerja sudah memahami konten dari PP Nomor 78 Tahun 2015 itu, yakni kenaikan upah itu berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasinya. "Sehingga itu lebih predictable, karena salah satu fungsi dari PP Nomor 78 itu adalah memastikan agar pekerja selalu mendapatkan kenaikan upah setiap tahun," kata dia.

Karena itu, Hanif mengatakan para pekerja tidak perlu berunjuk rasa lantaran UMP bakal terus naik setiap tahunnya. Para pelaku usaha semestinya bisa memprediksi kenaikan upah di tahun-tahun mendatang dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Enggak perlu demo, enggak perlu ramai-ramai, enggak perlu ribut-ribut, upah buruh naik terus. Alhamdulillah tahun depan berarti akan naik sekitar 8,03 persen," kata Hanif.






Apindo Hormati Upaya Banding Anies Baswedan Atas Putusan PTUN Soal UMP DKI

1 Agustus 2022

Apindo Hormati Upaya Banding Anies Baswedan Atas Putusan PTUN Soal UMP DKI

Apindo DKI menghormati upaya banding yang diajukan Gubernur Anies Baswedan atas putusan PTUN yang membatalkan UMP DKI.


Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

27 Juli 2022

Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

Pengumuman banding atas putusan PTUN yang batalkan UMP DKI itu berselang satu jam setelah pernyataan Wagub Riza Patria.


Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7 Juni 2022

Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil


Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

16 April 2022

Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

Kondisi perekonomian sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.


Upah Riil Buruh Bangunan Naik 0,56 Persen pada Desember 2021

17 Januari 2022

Upah Riil Buruh Bangunan Naik 0,56 Persen pada Desember 2021

Badan Pusat Statistik mencatat upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Desember 2021 naik 0,01 persen


Demo Tuntut UU Ciptaker Dicabut, Buruh: Pemerintah Beri Karpet Merah Investor

10 Desember 2021

Demo Tuntut UU Ciptaker Dicabut, Buruh: Pemerintah Beri Karpet Merah Investor

Buruh mendesak UU Cipta Kerja dicabut karena berpengaruh terhadap kebijakan upah minimum provinsi (UMP) se-Indonesia, termasuk Jakarta.


Dengan UU Cipta Kerja Upah Buruh Tetap Terlindungi

8 Desember 2021

Dengan UU Cipta Kerja Upah Buruh Tetap Terlindungi

Empat PP yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, PHK, dan pengupahan.


Upah Minimum, Bahlil: Pengusaha Jangan Dikasih Beban Terlalu Tinggi, Kasihan

1 Desember 2021

Upah Minimum, Bahlil: Pengusaha Jangan Dikasih Beban Terlalu Tinggi, Kasihan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta semua pihak bisa berjiwa besar soal penetapan upah minimum 2022


Kenaikan UMP DKI Jakarta 0,85 Persen, Wagub DKI: Kami Kan Ga Boleh Melanggar

30 November 2021

Kenaikan UMP DKI Jakarta 0,85 Persen, Wagub DKI: Kami Kan Ga Boleh Melanggar

Wagub DKI mengatakan penetapan UMP DKI 2022 itu semata-mata agar tidak melanggar aturan Pemerintah Pusat.


Wagub DKI Riza Patria Tak Setuju UMP Buruh di Jakarta Hanya Naik 0,85 Persen

30 November 2021

Wagub DKI Riza Patria Tak Setuju UMP Buruh di Jakarta Hanya Naik 0,85 Persen

Menurut Wagub DKI itu, aturan kenaikan UMP yang dipukul rata di seluruh wilayah di Indonesia seperti ini tidak cocok diterapkan di Jakarta.