Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan Sudah 63,3 Persen dari Target

Menteri Keuangan, Sri Mulyani usai menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan perpajakan dari awal tahun hingga September 2018 mencapai Rp 1.024 triliun. Angka tersebut setara dengan 63,3 persen dari target penerimaan perpajakan yang dipatok di APBN yang sebesar Rp 1.618,1 triliun.

Baca: Sri Mulyani Usul Asumsi Kurs di RAPBN 2019 Rp 15 Ribu Per Dolar

Angka tersebut juga menunjukkan peningkatan dari Agustus yang sebesar Rp Rp 907,5 triliun. "Perpajakan yang telah mencapai 1.024 triliun itu memiliki growth 16,5 persen. Tahun lalu perpajakan kita tumbuhnya juga tinggi," kata Sri Mulyani dalam rilis APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Jika dirinci penerimaan perpajakan itu bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 900,9 triliun atau 63,3 persen, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp 123,6 triliun atau 63,7 persen terhadap APBN. 

Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak dan bea cukai masing-masing tumbuh 16,5 persen dan 16,9 persen. Hal tersebut menunjukkan kenaikan lebih tinggi dari tahun lalu, di mana pajak tahun lalu penerimaan pajak tumbuh negatif 2,8 persen dan bea cukai tumbuh positif 4,4 persen. "Hal yang positif lain dari pendapatan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan PNBP mencapai Rp 281,4 triliun atau sudah mencapai 102,2 persen dari total target tahun ini.  Angka Rp 281,4 triliun itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 27,1 persen dari tahun lalu. Adapun tahun lalu PNBP tumbuh 19,7 persen. Sedangkan penerimaan dari hibah sebesar Rp 6,4 triliun atau 538,6 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2018.

Baca: Jadi Menkeu Terbaik, Sri Mulyani Dianggap Sukses Kumpulkan Pajak

Adapun pendapatan negara sampai dengan 31 September mencapai Rp 1.312,3 triliun atau setara dengan 69,3 persen dari total target yang sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sri Mulyani menilai pertumbuhan pendapatan negara sebesar 19 persen atau meningkat dibanding tahun lalu yang Rp 1.103 triliun.






Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

2 jam lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Bea Cukai Batam Tangkap Kapal Tanker Diduga Selundupkan 600.000 Liter Solar

2 jam lalu

Bea Cukai Batam Tangkap Kapal Tanker Diduga Selundupkan 600.000 Liter Solar

Bea Cukai Batam mengamankan satu unit Kapal Tanker MT Zakira diduga menyeludupkan 600.000 liter minyak solar High Speed Diesel (HSD).


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

3 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

13 jam lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

14 jam lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

15 jam lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

17 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

18 jam lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Terpopuler: Syarat Pengemudi Ojol Terima BLT, Ancaman Resesi di Depan Mata

1 hari lalu

Terpopuler: Syarat Pengemudi Ojol Terima BLT, Ancaman Resesi di Depan Mata

Bantuan UMKM, termasuk untuk para pengemudi ojek online atau ojol, akan diberikan mulai Oktober mendatang.


Sri Mulyani Beri Sinyal Ancaman Resesi Global pada 2023 Akibat Kenaikan Suku Bunga

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Sinyal Ancaman Resesi Global pada 2023 Akibat Kenaikan Suku Bunga

Sri Mulyani mengatakan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia secara bersamaan berpotensi menimbulkan resesi.