Visi Misi Prabowo - Sandiaga: Tak Alergi soal Utang Pemerintah

Bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan bakal Sandiaga Uno memberikan keterangan pers mengenai pandangan kondisi perekonomian bangsa saat ini di Rumah Kertanegara, Jakarta, 7 September 2018. Prabowo-Sandi bersama koalisi partai pengusungnya mengkritisi kondisi perekonomian bangsa saat ini pasca-melemahnya nilai tukar Rupiah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ternyata visi misi di bidang ekonomi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak alergi dengan keberadaan utang pemerintah. Bahkan, merujuk pada visi dan misinya yang sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, pasangan capres dan cawapres ini menyatakan bahwa utang baru pemerintah bisa ditolerir.

Baca: Prabowo Sebut Utang RI Naik Rp 1 T per Hari, JK: Kita Mampu Bayar

"Utang baru hanya bisa ditolerir jika berbasis pada pembiayaan proyek pembangunan yang spesifik yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya," seperti dikutip dari buku visi-misi tersebut, Kamis, 27 September 2018.

Pernyataan mengenai utang tersebut muncul pada bagian Program Aksi Bidang Ekonomi khusus pada nomor 22. Adapun program aksi ini, merupakan penjabaran atas delapan (8) buah visi Prabowo-Sandi di bidang ekonomi.

Dalam program aksi atas visi-misinya, pasangan Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola utang pemerintah. Perbaikan tersebut, akan dilakukan dengan cara menggunakan utang hanya untuk sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Selain itu, pasangan yang diusung Koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ini dalam visi misinya menyatakan akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif. Maksudnya, menghindari praktik berutang hanya untuk membayar bunga utang dan berutang untuk membayar biaya rutin.

Berbanding terbalik dengan Prabowo-Sandiaga, dari visi misi pasangan capres petahana Joko Widodo - Ma'ruf Amin, perkara soal utang dan pinjaman pemerintah tak dicantumkan. Dari hasil pencarian sebanyak 38 lembar halaman visi misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum tak ditemukan pembahasan mengenai utang pemerintah tak dibahas.

Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto sempat membuat perdebatan di media setelah mengeluarkan statemen mengenai utang pemerintah. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan bahwa utang pemerintah terus naik Rp 1 triliun setiap hari.

"Utang pemerintah kita naik terus, 95 juta orang masih hidup miskin. Utang pemerintah naik terus, sekarang hitungannya naiknya adalah Rp 1 triliun tiap hari, utang," kata Prabowo saat menghadiri bukunya yang berjudul "Pandangan Straregi Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia" di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu, 1 September 2018.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyindir orang yang mengatakan bahwa utang banyak tidak menjadi masalah. "Tapi para ahli yang mengerti utang ini mengancam kedaulatan negara kita," ujar Prabowo.

Tak hanya Prabowo, para politikus dari kubu pendukung juga mengkritik pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah Jokowi. Salah satunya dilontarkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun. 

Zulkifli menyebut angka itu tidak wajar. Pasalnya, menurut dia, angka tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pernyataan Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan. Adu argumen antara Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani pun berlanjut berhari-hari kemudian dengan saling komentar di media sosial. 

Baca: Kemenkeu: Utang Mencapai Rp 4.363 triliun hingga 31 Agustus 2018

Sri Mulyani menyebutkan, pihaknya selalu berhati-hati dalam mengelola utang. Dalam outlook 2018, defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 2,12 persen. Dalam RAPBN 2019, defisit terhadap PDB dipatok di angka 1,84 persen. "Defisit APBN diturunkan di bawah 2 persen PDB, pertama kali sejak 2013," katanya, 17 Agustus 2018 lalu.

HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR






Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

31 menit lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

34 menit lalu

Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan soal kendala yang dihadapi saat mengerjakan proyek Sodetan Ciliwung.


Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

2 jam lalu

Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

Jokowi dan Surya Paloh bertemu pada Kamis sore kemarin di Istana Negara.


Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

2 jam lalu

Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

Istana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

3 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

Presiden Jokowi dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Negara, kemarin. Namun belum diketahui apa agenda pertemuan itu.


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

5 jam lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

6 jam lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

7 jam lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

8 jam lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

8 jam lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.