Visi Misi Prabowo - Sandiaga: Tak Alergi soal Utang Pemerintah

Bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan bakal Sandiaga Uno memberikan keterangan pers mengenai pandangan kondisi perekonomian bangsa saat ini di Rumah Kertanegara, Jakarta, 7 September 2018. Prabowo-Sandi bersama koalisi partai pengusungnya mengkritisi kondisi perekonomian bangsa saat ini pasca-melemahnya nilai tukar Rupiah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ternyata visi misi di bidang ekonomi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak alergi dengan keberadaan utang pemerintah. Bahkan, merujuk pada visi dan misinya yang sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, pasangan capres dan cawapres ini menyatakan bahwa utang baru pemerintah bisa ditolerir.

Baca: Prabowo Sebut Utang RI Naik Rp 1 T per Hari, JK: Kita Mampu Bayar

"Utang baru hanya bisa ditolerir jika berbasis pada pembiayaan proyek pembangunan yang spesifik yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya," seperti dikutip dari buku visi-misi tersebut, Kamis, 27 September 2018.

Pernyataan mengenai utang tersebut muncul pada bagian Program Aksi Bidang Ekonomi khusus pada nomor 22. Adapun program aksi ini, merupakan penjabaran atas delapan (8) buah visi Prabowo-Sandi di bidang ekonomi.

Dalam program aksi atas visi-misinya, pasangan Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola utang pemerintah. Perbaikan tersebut, akan dilakukan dengan cara menggunakan utang hanya untuk sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Selain itu, pasangan yang diusung Koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ini dalam visi misinya menyatakan akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif. Maksudnya, menghindari praktik berutang hanya untuk membayar bunga utang dan berutang untuk membayar biaya rutin.

Berbanding terbalik dengan Prabowo-Sandiaga, dari visi misi pasangan capres petahana Joko Widodo - Ma'ruf Amin, perkara soal utang dan pinjaman pemerintah tak dicantumkan. Dari hasil pencarian sebanyak 38 lembar halaman visi misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum tak ditemukan pembahasan mengenai utang pemerintah tak dibahas.

Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto sempat membuat perdebatan di media setelah mengeluarkan statemen mengenai utang pemerintah. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan bahwa utang pemerintah terus naik Rp 1 triliun setiap hari.

"Utang pemerintah kita naik terus, 95 juta orang masih hidup miskin. Utang pemerintah naik terus, sekarang hitungannya naiknya adalah Rp 1 triliun tiap hari, utang," kata Prabowo saat menghadiri bukunya yang berjudul "Pandangan Straregi Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia" di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu, 1 September 2018.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyindir orang yang mengatakan bahwa utang banyak tidak menjadi masalah. "Tapi para ahli yang mengerti utang ini mengancam kedaulatan negara kita," ujar Prabowo.

Tak hanya Prabowo, para politikus dari kubu pendukung juga mengkritik pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah Jokowi. Salah satunya dilontarkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun. 

Zulkifli menyebut angka itu tidak wajar. Pasalnya, menurut dia, angka tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pernyataan Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan. Adu argumen antara Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani pun berlanjut berhari-hari kemudian dengan saling komentar di media sosial. 

Baca: Kemenkeu: Utang Mencapai Rp 4.363 triliun hingga 31 Agustus 2018

Sri Mulyani menyebutkan, pihaknya selalu berhati-hati dalam mengelola utang. Dalam outlook 2018, defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 2,12 persen. Dalam RAPBN 2019, defisit terhadap PDB dipatok di angka 1,84 persen. "Defisit APBN diturunkan di bawah 2 persen PDB, pertama kali sejak 2013," katanya, 17 Agustus 2018 lalu.

HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR






Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

2 jam lalu

Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

Sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi dengan 9 kiai NU di Asrama Perguruan Tinggi Pondok Pesantren Salafi Tegalrejo, Kabupaten Magelang.


Saat Cak Imin Ingin Jadi Cawapres Puan dan Prabowo Bilang Ridwan Kamil Harus Diperhitungkan

6 jam lalu

Saat Cak Imin Ingin Jadi Cawapres Puan dan Prabowo Bilang Ridwan Kamil Harus Diperhitungkan

Muhaimin atau Cak Imin menyebut ingin jadi calon wakil presiden jika Puan nyapres. Sebelumnya, Prabowo bilang Ridwan Kamil harus diperhitungkan.


Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

8 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

12 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Prabowo Bilang Potensi Ridwan Kamil Harus Diperhitungkan

13 jam lalu

Prabowo Bilang Potensi Ridwan Kamil Harus Diperhitungkan

Prabowo beberapa kali menyebut nama Ridwan Kamil. Disambut tepuk tangan peserta yang hadir.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

14 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.