TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait utang Pemerintah yang naik Rp1 triliun setiap harinya. JK mengatakan utang adalah hal wajar yang dilakukan sebuah negara, apalagi Indonesia yang sedang membangun infrastruktur.
Baca: Ini Alasan Fitch Rating Pertahankan Rating Utang RI
"Semua negara yang ingin membangun itu sama dengan perusahaan. Semua negara yang membangun butuh dana. Kalau tidak punya modal, maka kita harus meminjam. Negara mana saja menjalankan itu, cuma caranya beda," kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Di Amerika Serikat, Wapres mengatakan, pinjaman dilakukan dengan mencetak dolar, sementara pemerintah Jepang meminjam dari dana pensiun warganya. Di Indonesia, karena rupiah tidak laku di luar negeri, maka Pemerintah melakukan pinjaman uang kepada Bank Dunia dan Perbankan.
JK menegaskan kepemilikan utang Indonesia bukan hal yang perlu dikhawatirkan, selama pemerintah mampu membayarnya. "Jadi bukan soal Rp1 triliun, (tetapi) mampu kita bayar atau tidak? Sekarang ini ya kita mampu membayarnya. Selama bisa bayar, bukan urusan T-nya (triliun), tapi kita bisa bayar atau tidak," ujar JK.
Terkait nominal utang, JK mengatakan Kementerian Keuangan saat ini belum menghitung secara rinci total hutang yang dimiliki Pemerintah. "Saya belum hitung seperti itu, tetapi memang jumlahnya (dihitung) per tahun, kita tidak hitung per hari. Ada tambahan Rp 200 triliun, ada mungkin Rp 300 triliun," katanya.
Baca: Prabowo: Indonesia Terancam Menjadi Negara Miskin Selamanya
Dalam peluncuran buku Paradoks Indonesia, bakal capres Prabowo Subianto mengatakan utang negara terus menerus naik, hingga mencapai angka Rp1 triliun setiap harinya. Utang tersebut, menurut mantan Danjen Kopassus, dapat mengancam stabilitas perekonomian bangsa.
ANTARA
