"

Candaan Sri Mulyani: Universitas Lebih Banyak Hasilkan Politisi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdialog dengan finalis terpilih Kalbe Junior Scientist Award (KJSA) 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. Sebanyak 20 finalis adu kreativitas ilmuwan muda ini berkesempatan mengikuti <i>sharing session</i> dengan Menteri Keuangan. Tempo/Amston Probel
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdialog dengan finalis terpilih Kalbe Junior Scientist Award (KJSA) 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. Sebanyak 20 finalis adu kreativitas ilmuwan muda ini berkesempatan mengikuti sharing session dengan Menteri Keuangan. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah upaya pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur dalam acara Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018. Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus melalukan diversifikasi pembiayaan di tengah minimnya bujet dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BACA: Sri Mulyani Kaji Tingginya Impor Migas Agustus

Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan sebisa mungkin memperbesar keterlibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur, salah satunya lewat skema Public-Private Partnership (PPP) yang sudah mulai berjalan. "Caranya? saya akan bilang ke mereka (swasta) beri saya anggaran yang lebih, akan saya bangunkan rel kereta untuk anda, bandara untuk anda, itu cara mudahnya," kata Sri di Grand Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.

Dalam acara berjudul "A Dialog to Unlock Investment Potential Infrastructure Public and Private", Sri Mulyani menceritakan momen saat Ia kembali ke Indonesia karena diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2016. Saat itu, kata dia, sedikit sekali yang berfikir soal pengembangan infrastruktur di Indonesia padahal banyak universitas yang ada. "Tapi universitas lebih banyak menghasilkan politisi," kata Sri yang disambut tawa peserta acara.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini sangat berkomitmen untuk mengembangan infrastruktur. Sebab, kualitas infrastruktur Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti negara tetangga Thailand. "Kalau dengan Thailand yang sama-sama mengalami krisis keuangan 1998, kita cenderung di belakang dan stagnan," ujarnya.

Akan tetapi, seluruh masalah itu kata Sri Mulyani adalah bagian dari proses pembelajaran. Saat ini, banyak kementerian sudah mulai sadar dengan pentingnya skema PPP untuk infrastruktur. Kepada para investor yang berminat, Sri Mulyani pun dengan percaya diri menyampaikan, "Jika tertarik cukup ke saya, parlemen sudah mengizinkan," ujarnya.

Di akhir pidatonya, bekas Managing Director Bank Dunia ini kembali melontarkan candaan. Sri Mulyani mengatakan dirinya pernah satu kali bertanya pada sejumlah milenial alias anak muda. "Nanti mau jadi apa? ada yang jawab menteri keuangan, tapi tak satupun dari mereka ingin jadi insinyur."

BACA: Sri Mulyani: Pertemuan IMF Berdampak Besar Bagi Perekonomian

Sisanya, kata Sri Mulyani, ingin jadi youtuber hingga game desainer. "Saya jadi khawatir kalau mereka hanya bangun infrastruktur di dunia virtual saja," kata Sri Mulyani yang kembali disambut tawa peserta.








Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

17 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

19 jam lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

Kemenkeu sungguh berempati dan menyesalkan kejadian yang dialami Fatimah Zahratunnisa yang dikenai pajak Rp 4 juta oleh petugas bea cukai.


Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

23 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 21 Maret 2023, dimulai dari penjelasan Kepala PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

DPR mengusulkan pembentukan Pansus Transaksi Mencurigakan untuk menindaklanjuti laporan PPATK.


Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani, Mahfud MD dan Ivan

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani, Mahfud MD dan Ivan

Komisi III DPR RI berencana memanggil Menkeu Sri Mulyani, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait isu transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.


DPR Kompak Cecar PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa (kanan), dan Ahmad Sahroni saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Kompak Cecar PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dicecar DPR soal transaksi mencurigakan Rp 349 yang diungkap Menkopolhukam Mahfud Md.


Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

1 hari lalu

Suasana aksi demo partai buruh di kawasan bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2023.
Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Kepala PPATK soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 T: Kalimat di Kementerian Keuangan Itu Salah

1 hari lalu

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala PPATK soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 T: Kalimat di Kementerian Keuangan Itu Salah

Kepala PPATK menjelaskan lebih jauh soal polemik yang berkembang soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.


Ingin Dapat Subsidi Motor Listrik, Perhatikan Kata Sri Mulyani Ini

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Ingin Dapat Subsidi Motor Listrik, Perhatikan Kata Sri Mulyani Ini

Bantuan pemerintah untuk subsidi motor listrik ternyata ada batasan waktu. Menkeu Sri Mulyani hanya ada 4 pihak yang berhak mendapatkan subsidi.


Kepala PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terkait Ekspor-Impor dan Perpajakan

1 hari lalu

Tangkapan layar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PPATK dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri
Kepala PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terkait Ekspor-Impor dan Perpajakan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan sebagian besar transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun terkait ekspor-impor dan perpajakan.