TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya Muhammad Ikhsan Asaad akan mengecek 30 ribu rumah tangga di Jakarta yang disebut tidak mampu membayar sambungan listrik baru. Ia akan memverifikasi apakah 30 ribu rumah tangga ini benar-benar masuk kategori tidak mampu sesuai dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Baca: Darmin Sebut Proyek Pembangkit Listrik di Pulau Jawa Bisa Ditunda
"Jumlahnya akan saya cek juga ke Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)," kata Ikhsan saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 7 September 2018.
Informasi mengenai 30 ribu rumah tangga ini sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi Energi di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Tak hanya di Jakarta, rumah tangga yang tak sanggup membayar sambungan listrik ini juga tersebar di Jawa Tengah hingga Yogyakarta.
Untuk itu, dalam rapat tersebut, Jonan mengusulkan tambahan subsidi listrik Rp 1,21 triliun kepada Komisi Energi DPR. Sehingga anggaran subsidi listrik sebesar Rp 56,46 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 bisa naik menjadi Rp 57,67 triliun.
Tambahan subsidi ini akan dialokasikan untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu. "Subsidi Rp 500 ribu masing-masing rumah tangga, jadi 2,4 juta keluarga segera dipasang listrik," kata Jonan.
Untuk wilayah Jakarta, Ikhsan membenarkan adanya beberapa rumah sementara yang belum memiliki listrik secara mandiri. Rumah tangga ini, kata dia, tersebar di sejumlah lokasi, seperti Muara Angke, Kapuk Muara, dan Kampung Akuarium di Jakarta Utara.
Baca juga: Pemadaman Listrik di Jawa Lakukan Bergilir karena Transmisi..
Walhasil, rumah-rumah di sana baru mendapatkan listrik setelah memperoleh saluran penyambungan dari tetangga masing-masing. "Mungkin mereka bisa bayar biaya penyambungan, tetapi peraturan daerah mensyaratkan harus ada izin mendirikan bangunan (IMB)," ucapnya.
