ADB Institute: Kenaikan Suku Bunga BI Tepat, Tapi Tak Cukup

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara (berbatik) memberikan paparan dalam seminar tentang perekonomian Indonesia di Asian Development Bank Institute di Tokyo, Jepang, Selasa, 21 Agustus 2018. Seminar dipandu oleh Dekan ADB Institute, Profesor Naoyuki Yoshino (duduk di bangku panelis). TEMPO/Tomi Aryanto

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara (berbatik) memberikan paparan dalam seminar tentang perekonomian Indonesia di Asian Development Bank Institute di Tokyo, Jepang, Selasa, 21 Agustus 2018. Seminar dipandu oleh Dekan ADB Institute, Profesor Naoyuki Yoshino (duduk di bangku panelis). TEMPO/Tomi Aryanto

    TEMPO.CO, Tokyo - Dekan Asian Development Bank (ADB) Institute, Naoyuki Yoshino, mengatakan Kebijakan Bank Indonesia merespons tekanan global dengan menaikkan suku bunga acuan sudah tepat dan diperlukan guna meredam gejolak pasar dan nilai tukar. Namun, katanya, kebijakan moneter saja tak akan cukup saat ini bagi Indonesia.

    Baca: BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,5 Persen Karena 6 Alasan Ini

    Yoshino mengatakan hal ini menanggapi paparan yang disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dalam seminar di kantor ADB Institute di Tokyo, Selasa, 21 Agustus 2018. Menurut Yoshino, masalah ekonomi Indonesia dan Jepang tak sama dengan yang dihadapi Eropa atau Amerika Serikat, yang bisa diselesaikan dengan kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga.

    "Seperti Jepang yang menghadapi persoalan dengan populasi yang menua, masalah di Indonesia juga bersifat struktural. Karena itu diperlukan kebijakan yang juga lebih luas ketimbang sekadar resep moneter," kata Yoshino.

    Baca: Perusahaan Multifinance Mulai Kerek Suku Bunga Kredit

    Yoshino memberi gambaran ketika ia suatu kali bertanya kepada seorang pembicara dalam sebuah diskusi tentang masalah populasi di Jepang yang terancam menurun dan apa solusinya. "Jawabannya sungguh unik dan menarik. Dia bilang bank sentral bisa mencetak uang, tapi tak bisa mencetak bayi. "

    Artinya, ia melanjutkan, tidak semua persoalan ekonomi bisa dipecahkan dengan kebijakan moneter, meskipun kebijakan itu benar. Ada banyak hal lain yang harus dilakukan pemerintah atau lembaga yang lain yang lebih bersifat struktural.

    Dalam kasus Indonesia, hal lain itu di antaranya adalah perlunya pemerintah menaikkan simpanan domestik dan memanfaatkan pembiayaan domestik untuk mendanai pembangunan infrastruktur. "Bisa dari dana pensiun atau asuransi. Juga sangat penting mengamankan penerimaan negara dengan mencegah penghindaran pajak.

    Di negara lain seperti Filipina, kata Yoshino, pemerintah menggunakan teknologi satelit untuk memantau keluar-masuk orang di restoran atau memantau lahan pertanian, sehingga hasil kegiatan ekonomi dan pajaknya bisa diperkirakan lebih akurat. "Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama pada usaha kecil-menengah yang selama ini tak membayar pajak dengan benar."

    Yang juga penting, kata Profesor Yoshino, adalah membatasi subsidi sebagai kebijakan jangka pendek. Sebab hal ini akan merugikan dalam jangka panjang. Dia mencotohkan subsidi bahan bakar minyak yang membuat masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi ketimbang naik angkutan umum. "Hasilnya adalah kemacetan dan angkutan publik tak berkembang."

    Pengembangan pembiayaan bagi usaha kecil dan para pengusaha pemula (start up) juga amat dibutuhkan untuk memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi. "Kami di Jepang 15 tahun lalu membuat program yang disebut 'hometown crowd funding' yang memberikan bantuan kepada pengusaha pemula dengan asistensi teknis dan pemasaran digital. Hal yang juga bisa dilakukan di Indonesia saat ini. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas pendidikan bagi rakyat. Edukasi berbasis Internet akan sangat membantu menjangkau seluruh rakyat."

    Dalam presentasinya, Mirza Adityaswara memberikan gambaran terkini tentang perekonomian Indonesia dan respons kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah. "Kami punya komitmen untuk transparan dan terus berkomunikasi secara terbuka dengan pasar dan investor," katanya.

    Hadir pula sebagai pembicara dalam seminar itu Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. "Tidak seperti beberapa negara lain yang kebijakannya bisa naik-turun drastis, Indonesia sangat disiplin mengelola anggaran dan kebijakan fiskal. Sejak 2003, undang-undang membatasi kami untuk tidak boleh defisit melebihi 3 persen dari produk domestik bruto. Dan sejak itu tak ada satu pemerintahan pun yang ingin melanggar aturan ini," kata Suahasil.

    Seminar dihadiri para analis dan ekonom, serta pelaku ekonomi Jepang yang berinvestasi di Indonesia seperti Bank of Japan, Inpex, Tokio Marine Nichido Insurance, dan sebagainya. Ada pula beberapa mahasiswa Indonesia di Jepang dan perwakilan Kedutaan RI di Tokyo, serta ekonom Denni Puspa Purbasari dari Kantor Staf Presiden RI.

    Simak berita menarik lainnya terkait suku bunga hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.