Sri Mulyani Sebut Operasi Kilang TPPI Terganjal Warisan Masa Lalu

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama

    Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada dasarnya ingin agar aset berupa kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama atau Kilang TPPI di Tuban bisa beroperasi optimal. Perusahaan yang sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Tuban Petrochemical ini juga memiliki masalah warisan masa lalu, yaitu utang dari pihak lain yang dikonversi jadi multi years bond.

    Baca: Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Terendah, Ini yang Harus Dikritisi

    Pemerintah, kata Sri Mulyani, ingin supaya perusahaannya bisa menjadi sehat. "Kemudian bisa bekerja secara optimal dengan melakukan beberapa keputusan pada sisi status piutang," katanya, di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

    Sri Mulyani mengaku kendala yang dihadapi dalam pengoperasian kilang TPPI itu sebagai warisan masa lalu. "Selama ini masih ada yang disebut masalah warisan masa lalu, adanya utang dari pihak lain yang dikonversikan," katanya.

    Kilang TPPI dapat mengolah kondensat dan atau naphta. Dari pengolahan bahan baku dengan migas mode akan diperoleh beberapa produk minyak, seperti LPG, solar, fuel oil, premium, dan HOMC. Apabila dioperasikan dengan aromatic mode, TPPI dapat memproduksi petrochemical, seperti paraxylene, orthoxylene, benzene, dan toluene yang dibutuhkan oleh industri nasional.

    Baca: Sri Mulyani Jelaskan Pihak yang Kena Tarif PNBP 0 Rupiah

    Untuk itu, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, agar kilang TPPI bisa beropasi kembali, persoalan-persoalan yang menghambat harus diselesaikan terlebih dahulu. Seharusnya, menurut dia, kilang TPPI bisa dioperasikan dengan optimal karena di bawah penguasaan pemerintah, melalui Pertamina. "Kilang TPPI saat ini on-off, tinggal bagaimana dia dijalankan dan yang bisa menjalankan Pertamina," kata Darmin. 

    Saat ini, menurut Darmin, Pertamina berstatus sebagai pemegang saham dan kreditor TPPI. Adapun beberapa hal yang perlu dibenahi di antaranya kepastian pembagian saham secara legal. 

    Sebagaimana diketahui, TPPI merupakan anak perusahaan dari PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). TPPI dirintis pada 1995 oleh Tirtamas. Namun krisis moneter memaksa perusahaan ini diserahkan oleh sang pemilik kepada pemerintah.

    Kemudian Tuban Petro dibentuk 2001 sebagai sebuah holding untuk penyelesaian utang PT Tirtamas Majutama. Tuban Petro dibentuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai untuk penyelesaian utang Rp3,2 triliun dari Grup Tirtamas Majutama kepada sejumlah bank.

    Tirtamas merupakan kelompok usaha yang dimiliki secara bersama Honggo Wendratno, Hashim Djojohadikusumo, dan Njoo Kok Kiong atau Al Njoo. Dalam proses restrukturisasi utang, Hasjim dan Al Njoo cabut, sehingga tersisa Honggo.

    Setelah restrukturisasi selesai, pemerintah menguasai 70 persen saham Tuban Petro, sisanya sebesar 30 persen dikuasai Tirtamas dalam hal ini Honggo. Perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan pada krisis moneter Indonesia yang pertama. Krisis utang ini kemudian menyebabkan TPPI harus direstrukturisasi dan mengubah kepemilikannya menjadi milik Honggo Wendratmo (HW) dan PT PPA serta Pertamina.

    Sejak 3 tahun terakhir, TPPI mengalami kesulitan kembali. Hal ini diduga disebabkan penyalahgunaan dalam pengelolaan kilang TPPI ini, terutama dalam pembelian bahan baku dan penjualan hasil produk kilang TPPI ini ke luar negeri. TPPI ditengarai menjual hasil produksinya ke sebuah perusahaan yang dikuasai Honggo yang bernama Java Energy.

    Sejak awal 2012, TPPI telah default atau gagal bayar terhadap utangnya kepada Pertamina, sehingga BUMN tersebut mengeluarkan beberapa kali surat pemberitahuan default utang TPPI. Kemudian pada tahun yang sama, pihak pemilik TPPI berusaha melakukan kembali restrukturisasi TPPI dengan melibatkan Pertamina. Akan tetapi, skema dari restrukturisasi TPPI terlalu merugikan Pertamina, sehingga diperlukan campur tangan pihak Kementerian Keuangan untuk menerima persyaratan yang diajukan TPPI.

    Pertamina tercatat sebagai kreditur terbesar, dengan TPPI berutang sebesar Rp 4,13 triliun utang separatis, dan Rp2,44 triliun untuk utang konkuren. Dulu, Pertamina menjadi pelanggan setia TPPI. Pertamina membeli produk mulai dari bensin atau mogas (motor gasoline) hingga elpiji.

    Simak berita menarik lainnya terkait Sri Mulyani hanya di Tempo.co. 

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).