Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut Operasi Kilang TPPI Terganjal Warisan Masa Lalu

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada dasarnya ingin agar aset berupa kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama atau Kilang TPPI di Tuban bisa beroperasi optimal. Perusahaan yang sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Tuban Petrochemical ini juga memiliki masalah warisan masa lalu, yaitu utang dari pihak lain yang dikonversi jadi multi years bond.

Baca: Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Terendah, Ini yang Harus Dikritisi

Pemerintah, kata Sri Mulyani, ingin supaya perusahaannya bisa menjadi sehat. "Kemudian bisa bekerja secara optimal dengan melakukan beberapa keputusan pada sisi status piutang," katanya, di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

Sri Mulyani mengaku kendala yang dihadapi dalam pengoperasian kilang TPPI itu sebagai warisan masa lalu. "Selama ini masih ada yang disebut masalah warisan masa lalu, adanya utang dari pihak lain yang dikonversikan," katanya.

Kilang TPPI dapat mengolah kondensat dan atau naphta. Dari pengolahan bahan baku dengan migas mode akan diperoleh beberapa produk minyak, seperti LPG, solar, fuel oil, premium, dan HOMC. Apabila dioperasikan dengan aromatic mode, TPPI dapat memproduksi petrochemical, seperti paraxylene, orthoxylene, benzene, dan toluene yang dibutuhkan oleh industri nasional.

Baca: Sri Mulyani Jelaskan Pihak yang Kena Tarif PNBP 0 Rupiah

Untuk itu, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, agar kilang TPPI bisa beropasi kembali, persoalan-persoalan yang menghambat harus diselesaikan terlebih dahulu. Seharusnya, menurut dia, kilang TPPI bisa dioperasikan dengan optimal karena di bawah penguasaan pemerintah, melalui Pertamina. "Kilang TPPI saat ini on-off, tinggal bagaimana dia dijalankan dan yang bisa menjalankan Pertamina," kata Darmin. 

Saat ini, menurut Darmin, Pertamina berstatus sebagai pemegang saham dan kreditor TPPI. Adapun beberapa hal yang perlu dibenahi di antaranya kepastian pembagian saham secara legal. 

Sebagaimana diketahui, TPPI merupakan anak perusahaan dari PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). TPPI dirintis pada 1995 oleh Tirtamas. Namun krisis moneter memaksa perusahaan ini diserahkan oleh sang pemilik kepada pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian Tuban Petro dibentuk 2001 sebagai sebuah holding untuk penyelesaian utang PT Tirtamas Majutama. Tuban Petro dibentuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai untuk penyelesaian utang Rp3,2 triliun dari Grup Tirtamas Majutama kepada sejumlah bank.

Tirtamas merupakan kelompok usaha yang dimiliki secara bersama Honggo Wendratno, Hashim Djojohadikusumo, dan Njoo Kok Kiong atau Al Njoo. Dalam proses restrukturisasi utang, Hasjim dan Al Njoo cabut, sehingga tersisa Honggo.

Setelah restrukturisasi selesai, pemerintah menguasai 70 persen saham Tuban Petro, sisanya sebesar 30 persen dikuasai Tirtamas dalam hal ini Honggo. Perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan pada krisis moneter Indonesia yang pertama. Krisis utang ini kemudian menyebabkan TPPI harus direstrukturisasi dan mengubah kepemilikannya menjadi milik Honggo Wendratmo (HW) dan PT PPA serta Pertamina.

Sejak 3 tahun terakhir, TPPI mengalami kesulitan kembali. Hal ini diduga disebabkan penyalahgunaan dalam pengelolaan kilang TPPI ini, terutama dalam pembelian bahan baku dan penjualan hasil produk kilang TPPI ini ke luar negeri. TPPI ditengarai menjual hasil produksinya ke sebuah perusahaan yang dikuasai Honggo yang bernama Java Energy.

Sejak awal 2012, TPPI telah default atau gagal bayar terhadap utangnya kepada Pertamina, sehingga BUMN tersebut mengeluarkan beberapa kali surat pemberitahuan default utang TPPI. Kemudian pada tahun yang sama, pihak pemilik TPPI berusaha melakukan kembali restrukturisasi TPPI dengan melibatkan Pertamina. Akan tetapi, skema dari restrukturisasi TPPI terlalu merugikan Pertamina, sehingga diperlukan campur tangan pihak Kementerian Keuangan untuk menerima persyaratan yang diajukan TPPI.

Pertamina tercatat sebagai kreditur terbesar, dengan TPPI berutang sebesar Rp 4,13 triliun utang separatis, dan Rp2,44 triliun untuk utang konkuren. Dulu, Pertamina menjadi pelanggan setia TPPI. Pertamina membeli produk mulai dari bensin atau mogas (motor gasoline) hingga elpiji.

Simak berita menarik lainnya terkait Sri Mulyani hanya di Tempo.co. 

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

5 jam lalu

Sec Bowl. Foto : Instagram/Rius Vernandes,
Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.


Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

7 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara


Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.


Utang Luar Negeri Indonesia Naik pada Juli 2024, Tembus USD 414,3 Miliar

9 jam lalu

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 396,8 miliar dolar AS pada kuartal IV 2022 menjadi 404,9 miliar dolar AS pada Januari 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Utang Luar Negeri Indonesia Naik pada Juli 2024, Tembus USD 414,3 Miliar

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pemerintah pada Juli 2024 sebesar US$194,3 miliar, atau tumbuh sebesar 0,6 persen year-on-year.


Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

9 jam lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.


Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

9 jam lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.


Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Evaluasi Dugaan Kebocoran Data 6 Juta NPWP

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan) dan Thomas Djiwandono (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Evaluasi Dugaan Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Kebocoran data itu turut menimpa Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi.


Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Diretas, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

10 jam lalu

Anak sulung dan bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep membawa pisang yang dibeli dari Pasar Gede Solo, Ahad, 9 Juni 2019. Jokowi bersama keluarganya berbelanja di Pasar Gede Hardjonagoro Solo. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Diretas, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

Hacker mengklaim berhasil membobol 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani dan Mendag Zulhas.


Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

10 jam lalu

Restoran Sec Bowl. Instagram
Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

Sec Bowl cabang Kuningan tutup permanen mulai 18 September 2024 setelah restoran itu viral di media sosial akibat stafnya mencuci alat masak di toilet


6 Juta Data NPWP Bocor: Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas, Diperjualbelikan Seharga Rp 152 Juta

11 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
6 Juta Data NPWP Bocor: Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas, Diperjualbelikan Seharga Rp 152 Juta

Terdapat total lebih dari 6,6 juta data NPWP yang dijual dengan harga US$ 10 ribu atau setara dengan Rp 152,96 juta.