Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Terendah, Ini yang Harus Dikritisi

image-gnews
Warga merapihkan pakaian di pemukiman kumuh Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia Noviansyah
Warga merapihkan pakaian di pemukiman kumuh Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tingkat kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen sebagai rekor terendah sepanjang sejarah, tak demikian dengan anggapan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan. Maftuchan mengkritik data tersebut masih melihat kemiskinan dari kacamata ekonomi saja, yakni dari sisi pengeluaran per kapita.

Baca: Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History

Karena itu, Maftuchan menilai ukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang hanya melihat dari satu dimensi saja, cenderung tak holistik. "Kita harus membuat ukuran kemiskinan relatif, yakni ukuran yang dinamis dan mengacu pada standar kualitas hidup yang multi-dimensi," katanya, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Sebelumnya, BPS telah merilis data kemiskinan yang diklaim paling rendah sepanjang sejarah Indonesia, yakni 9,82 persen pada Maret 2018. Jumlah tersebut berkurang jika dibanding pada September 2017, yang mencapai 10,12 persen. Tercatat 633,2 ribu orang, yang terdiri atas 128,2 ribu orang di perkotaan dan 505 ribu orang di perdesaan, berhasil lepas dari label penduduk miskin.

Baca: Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Turun, Ekonom Pertanyakan Hal Ini

Maftuchan mengusulkan seharusnya indikator kemiskinan menggunakan kacamata multi-dimensi dalam melihat kemiskinan. Artinya, tingkat kemiskinan tidak hanya didasarkan atas indikator rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, tapi juga memasukkan indikator lain, seperti dimensi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta akses terhadap air bersih dan energi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika menggunakan indikator yang multi-dimensi, tingkat kemiskinan akan jauh berbeda. Misalnya, kata Mafthucan, hasil penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia pada 2012-2014 yang dilakukan Perkumpulan Prakarsa menunjukkan perhitungan kemiskinan dengan pendekatan multi-dimensi bisa lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan moneter.

"Sebagai contoh pada tahun 2014, Prakarsa menghitung penduduk yang miskin mencapai 29,7 persen, sementara angka kemiskinan moneter tercatat hanya 11,3 persen," ucap Maftuchan. Hal ini menunjukkan terdapat gap penduduk miskin yang tidak terlihat pemerintah karena indikator penentuan penduduk miskin yang hanya satu dimensi.

Selain itu, pendekatan multi-dimensi dalam melihat kemiskinan akan membantu pemerintah bisa melihat kemiskinan yang mendekati kenyataan riil di lapangan. Upaya ini, misalnya, membantu penyusunan kebijakan program yang lebih terukur dan sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan penduduk miskin.

Sebelumnya, Sri Mulyani turut berbesar hati menanggapi pengumuman BPS bahwa per Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen. "The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen," tutur Sri Mulyani dalam acara peringatan 10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia di Hotel Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.

Sri Mulyani lalu menjelaskan sejumlah perbandingan tingkat kemiskinan pada beberapa masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Tingkat kemiskinan saat presiden kedua RI, Soeharto, berada di level 11 persen. "Mendekati 10 persen dan itu sudah ada Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) kelima. Kemudian terjadi krisis dan kemiskinan naik lagi ke level 24 persen," ujarnya.

Adapun pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani, yang saat itu menjabat Menteri Keuangan, berupaya menurunkan tingkat kemiskinan. "Pada level hampir mendekati 11 persen juga, tapi setelah itu tetap berhenti pada saat Indonesia belum banyak sekali komoditas," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.